ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku menyoroti sejumlah persoalan strategis daerah dalam Rapat Pleno II yang digelar di Ambon, Minggu (15/3/2026).
Beberapa isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut antara lain kondisi fiskal daerah yang dinilai belum menggembirakan, tingginya angka kemiskinan di Maluku, hingga perlindungan hak-hak masyarakat dalam rencana pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rapat pleno dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku, Anos Jeremias, serta dihadiri jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.
Baca Juga . . .
Dalam arahannya, Lessy menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Partai Golkar harus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah ini. Kondisi fiskal memang belum begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan tersebut kita harus lebih kreatif dalam mencari solusi,” ujar Lessy.
Selain itu, Golkar juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di Maluku. Menurut Lessy, keberhasilan menarik investasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan serta kenyamanan bagi para investor.
“Kita harus mendorong pemerintah daerah memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Golkar turut menyoroti kondisi Maluku yang hingga kini masih berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi ironi mengingat potensi sumber daya alam Maluku yang sangat besar.
Menurut Golkar, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih inklusif serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada rencana groundbreaking proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat disebut telah mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di wilayah proyek, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat setempat.
Lessy menegaskan bahwa penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Prinsipnya kita menyambut baik investasi yang masuk ke Maluku, tetapi hak-hak masyarakat dan kearifan lokal harus tetap dihormati,” tegasnya.
Golkar juga menyoroti pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
DPD Partai Golkar Maluku, kata Lessy, bahkan telah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap nilai tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dalam skema pengembangan Blok Masela, terdapat dua lokasi yang direncanakan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang. Pemerintah pusat melalui Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan juga telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Golkar berharap kehadiran proyek Blok Masela tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku. AM.N-SBR
