ASAMMANIS.NEWS – AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus mempercepat transformasi pelayanan publik melalui program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 25.586 kepala keluarga (KK) atau 21,25 persen dari total 120.396 KK di Kota Ambon telah berhasil didata dalam program percontohan tersebut.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras 527 agen aktif yang menjadi ujung tombak pendataan di lapangan. Atas capaian tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon memberikan apresiasi kepada seluruh agen yang dinilai bekerja dengan dedikasi tinggi dalam memastikan data masyarakat tersusun secara akurat.
Kepala Diskominfosandi Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengungkapkan bahwa dari total 25.586 KK yang telah terdaftar, sebanyak 25.225 KK atau 98,59 persen berhasil didaftarkan melalui para agen yang bertugas langsung di tengah masyarakat.
Baca Juga . . .
“Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital di Kota Ambon. Kami memberikan apresiasi kepada seluruh agen yang bekerja penuh dedikasi dan tanpa kenal lelah karena mereka menjadi ujung tombak keberhasilan program ini,” ujar Ronald Lekransy kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (20/7).
Menurut Ronald, peran agen tidak hanya sebatas melakukan verifikasi data, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik berbasis digital yang tengah dikembangkan Pemerintah Kota Ambon.
Ia menjelaskan, digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem digital, proses pendataan menjadi lebih cepat, meminimalkan potensi kesalahan data, serta memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Digitalisasi ini memberikan manfaat besar. Bagi masyarakat, pelayanan menjadi lebih cepat dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sementara bagi pemerintah, data yang diperoleh langsung dari lapangan menjadi dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan sosial maupun ekonomi secara lebih akurat,” jelasnya.
Ronald menambahkan, pembaruan data secara berkala akan memperkuat kualitas basis data pemerintah sehingga setiap program pembangunan dapat dirancang berdasarkan kondisi riil masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Kota Ambon yang telah menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses verifikasi berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan. Kami berharap warga yang belum terdata segera berkoordinasi dengan agen percontohan maupun pemerintah desa dan kelurahan agar target pendataan seluruh kepala keluarga dapat segera tercapai,” katanya.
Menurut Ronald, keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kerja pemerintah dan para agen, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Semakin lengkap data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan sosial yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Program digitalisasi bantuan sosial ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Ambon dalam membangun pemerintahan yang berbasis data (data-driven government), sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, tepat sasaran, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. (AM.N-MS)
