Jakarta, asammanis.news, 04/09/2025 — Publik kembali dibuat geram atas pemecatan Kompol Cosmas yang menabrak pengemudi ojek online saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Polemik muncul karena sanksi hanya dijatuhkan kepada bawahan, sementara pihak yang diduga memberi perintah di level atas tetap aman dari jerat hukum.
“Ini bukan sekadar kasus kecelakaan. Ini simbol ketidakadilan hukum yang terang-terangan,” tegas pakar hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, di Jakarta, Kamis (4/9). Menurutnya, prinsip command responsibility sudah jelas: bawahan yang bertindak atas perintah pimpinan tidak bisa dijadikan kambing hitam, sementara atasan bebas dari sanksi.
Situasi ini membuat publik mempertanyakan keadilan hukum di Indonesia. “Kalau hukum hanya menimpa bawahan, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Tidak ada keadilan, hanya kebuntuan hukum yang berpihak,” ujar Fredi.
Baca Juga . . .
Sejumlah warga Jakarta bahkan bereaksi keras. “Anak buah dihukum, pimpinannya enak-enak saja. Rakyat tidak bodoh, tidak bisa terus dibohongi,” ungkap seorang pengamat sosial yang enggan disebutkan namanya.
Fredi mendesak agar sanksi tegas juga dijatuhkan kepada pimpinan yang memberi perintah. “Kalau anak buah bisa dicopot, kenapa atasan aman? Jangan biarkan Polri terlihat pengecut dan timpang. Ini soal integritas, kredibilitas, dan rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, desakan publik kini mengarah langsung ke Kapolri agar mundur demi menjaga marwah institusi. “Mundur bukan tanda lemah, tapi bukti bahwa hukum berlaku untuk semua. Kalau terus dibiarkan, masyarakat akan menilai hukum hanya jadi alat politik untuk menindas yang lemah,” jelas Fredi.
Gelombang kritik ini kian menguat. Jika hukum tetap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa hilang sepenuhnya. AM.N-001
