Ambon, asammanis.news, 14 Oktober 2025 – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 milik PLN di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (14/10/2025). Kunjungan ini dilakukan usai Gibran meninjau pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan General Manager PLN Maluku-Malut Noer Soeratmoko.
BMPP Nusantara 1 merupakan pembangkit listrik terapung terbesar di Indonesia Timur dengan kapasitas 60 megawatt (MW). Sejak beroperasi pada April 2022, pembangkit ini menjadi andalan pasokan listrik di Ambon dan sekitarnya.
Gibran menyoroti masih adanya daerah di Maluku yang belum menikmati listrik 24 jam penuh. Ia meminta PLN mempercepat peningkatan jam operasional agar masyarakat desa juga merasakan pemerataan energi.
“Jam operasi listrik di pedesaan yang masih 12 jam perlu ditingkatkan menjadi 24 jam. Pemerintah ingin semua masyarakat Maluku mendapat akses energi yang merata,” tegas Gibran.
Menanggapi hal itu, GM PLN Maluku-Malut Noer Soeratmoko menjelaskan bahwa peningkatan layanan dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Banyak desa dihuni petani dan nelayan yang lebih banyak memakai listrik di malam hari. Tapi sekarang aktivitas siang juga meningkat, jadi kebutuhan energi naik. PLN akan menambah jam operasi secara bertahap dari 6 ke 12 jam, lalu ke 24 jam,” ujarnya.
Soeratmoko menambahkan, PLN juga tengah mengoptimalkan mesin pembangkit lama sambil menunggu program energi baru terbarukan seperti listrik tenaga surya.
Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membantu PLN mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang, terutama akses jalan ke desa-desa terpencil.
“Kami siap bersinergi agar jaringan listrik bisa menjangkau seluruh desa. Pemerataan energi penting untuk mendorong pembangunan Maluku ke depan,” kata Gubernur.
Kunjungan Wapres Gibran ke BMPP Nusantara 1 menjadi bukti dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan energi dan kemandirian listrik di wilayah kepulauan Maluku. AM.N-001


















