ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Isu yang menyebut Gubernur Maluku tidak memperhatikan umat Islam belakangan ini mencuat di ruang publik. Namun tudingan tersebut dibantah sejumlah tokoh masyarakat menyusul pelantikan 22 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Salah satu tokoh Muslim Maluku yang juga Kepala KUA Dullah Selatan, Kota Tual, Abdul Wahid Rumaf, menegaskan bahwa komposisi pejabat yang baru dilantik justru menunjukkan adanya keterwakilan umat Islam dalam struktur pemerintahan daerah.
“Ada sekitar 22 pejabat eselon II yang baru dilantik, dan kurang lebih 10 orang di antaranya beragama Islam,” ujar Rumaf pada Whatup grup UIN AM Sangadji.
Baca Juga . . .
Menurutnya, fakta tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu.
“Artinya Gubernur masih berpihak kepada umat Islam. Bahkan dari sekitar 10 orang itu, sebagian merupakan pihak yang sebelumnya menjadi lawan politik pada Pilkada 2024,” tegasnya.
Pelantikan pejabat eselon II ini dinilai sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi berbasis kinerja dan meritokrasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku.
Dengan adanya keterwakilan lintas latar belakang dalam struktur pemerintahan, diharapkan stabilitas sosial dan semangat persatuan di Maluku tetap terjaga. AM.N-SBR
