ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Pertanian Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/02/2026).
Dalam arahannya, Lewerissa menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, khususnya poin kedua yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku, terutama dalam agenda penurunan kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan.
Baca Juga . . .
“Swasembada pangan tidak boleh dimaknai semata-mata beras sebagai pangan utama. Kita harus mendorong penguatan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Maluku,” tegas Lewerissa.
Ia menyebut sejumlah komoditas pangan lokal potensial yang perlu terus dikembangkan, antara lain sagu, ubi kayu, sukun, hotong, dan jagung sebagai sumber karbohidrat alternatif masyarakat Maluku.
Lebih lanjut, Gubernur menempatkan pembangunan pertanian sebagai program strategis daerah yang harus dikerjakan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota dinilai menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif.
Dalam Rakor tersebut, sejumlah prioritas nasional turut menjadi perhatian, di antaranya dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui jaminan pasokan bahan pangan di masing-masing daerah.
Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan juga menjadi fokus utama. Hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan dapat masuk sebagai Proyek Strategis Nasional dan saat ini tengah berproses di Bappenas.
Pada 2026, Provinsi Maluku juga memperoleh alokasi hilirisasi komoditas kelapa dalam dan pala yang akan dikembangkan melalui PTPN I Regional VIII di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, pengembangan ayam terintegrasi akan dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota.
Lewerissa menekankan pentingnya koordinasi intensif guna menyiapkan seluruh persyaratan agar program hilirisasi dapat berjalan optimal, memberikan nilai tambah bagi petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dirumuskan pembangunan pertanian yang berbasis pada penguatan pangan lokal dan hilirisasi komoditas, sehingga benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa Rakor Pembangunan Pertanian 2026 menekankan tiga fokus utama, yakni sinkronisasi program strategis daerah untuk mendukung MBG, penguatan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian, serta kesiapan daerah dalam mendukung intensifikasi komoditas pertanian dan peternakan.
“Hari ini kami menekankan sinkronisasi program strategis daerah, terutama untuk mendukung MBG dan penguatan pangan lokal. Komoditas seperti sagu, umbi-umbian, telur, daging ayam, sayur, dan buah harus kita siapkan dari sekarang agar daerah benar-benar siap menjadi penopang kebutuhan pangan,” jelasnya.
Ilham menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan bersama para bupati dan wali kota guna memastikan percepatan program berjalan konkret dan terintegrasi dengan program nasional.
Ia juga memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dalam kondisi aman, meski beberapa komoditas seperti telur, ayam, bawang merah, dan cabai masih didatangkan dari luar daerah.
“Kita akui Maluku belum sepenuhnya mandiri untuk beberapa komoditas, sehingga masih ada pasokan dari luar. Namun stok dalam kondisi cukup dan terkendali. Kami juga mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying karena kebutuhan pokok dipastikan aman,” tegasnya.
Rakor Pembangunan Pertanian Tahun 2026 turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Maluku. AM.N-SBR
