AsamManis.News, Ambon— Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, R. Harys Soeryo Mahendro, menyoroti persoalan konflik lahan dan perkelahian antar desa (PAD) yang dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan iklim investasi di Maluku.
Hal tersebut disampaikan Kabinda Maluku saat menjadi pembicara dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (DIKLATDA) yang digelar Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Maluku di Zest Hotel Ambon, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Sinergi HIPMI Maluku: Kolaborasi Memperkuat Organisasi, Menggerakan Kemandirian Ekonomi Daerah, dan Menciptakan Peluang Usaha Berkelanjutan”.
Baca Juga . . .
Dalam pemaparannya, Kabinda menegaskan bahwa keamanan dan investasi memiliki keterkaitan erat. Menurutnya, investor akan memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebelum menanamkan modal di suatu daerah.
Ia mencontohkan persoalan yang terjadi pada PT SIM di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di mana konflik lahan dan aksi protes masyarakat hingga pemalangan jalan terus menjadi persoalan sejak perusahaan mulai berinvestasi di wilayah tersebut.
“Permasalahan itu ditelusuri dan berkaitan dengan persoalan lahan,” ujarnya dalam forum DIKLATDA.
Selain konflik lahan, Kabinda juga menyoroti persoalan perkelahian antar desa (PAD) yang masih kerap terjadi di Maluku. Ia mencontohkan insiden di wilayah Iha-Luhu pasca terbakarnya 67 unit sepeda motor di kawasan pertambangan yang sempat memicu ketegangan sosial antar warga.
Menurutnya, upaya deteksi dini dilakukan bersama Forkopimda Maluku melalui pendekatan persuasif yang dipimpin langsung Gubernur Maluku dalam agenda safari Ramadan guna mencegah konflik berkembang lebih luas.
Kabinda Maluku juga menyinggung adanya oknum kelompok pemuda desa yang kerap memicu ketersinggungan sosial hingga berkembang menjadi konflik yang lebih besar di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menilai HIPMI memiliki peran strategis dalam membantu mengubah pola pikir generasi muda melalui penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Kekacauan maupun konflik yang terjadi akibat persoalan ekonomi di tengah masyarakat. HIPMI diharapkan mampu membuka ruang kerja bagi pemuda-pemuda di daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, Kabinda turut memaparkan tantangan strategis Maluku, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah lima persen, kerawanan pangan dan jalur logistik, hambatan infrastruktur digital, hingga persoalan dana bagi hasil yang dinilai belum maksimal.
DIKLATDA HIPMI Maluku juga menjadi momentum penguatan nasionalisme, militansi organisasi, dan transformasi digital menuju organisasi yang solid, profesional, serta berbasis data di bawah kepemimpinan Muhammad Reza Mony.***
