AsamManis.News, Piru; Ketua SBB Bersih, Jacobis Heatubun, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas ruang publik di tengah meningkatnya spekulasi yang berkembang di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Ia menyoroti pernyataan Nataniel Elake yang belakangan ramai diperbincangkan, dan dinilai berpotensi memicu tafsir yang tidak produktif di masyarakat, Minggu (225/04).
Heatubun menegaskan bahwa kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis data yang terverifikasi, serta dilengkapi dengan solusi yang konstruktif.
Tanpa itu, menurutnya, kritik justru berisiko menciptakan kebingungan dan memperkeruh situasi.
Baca Juga . . .
“Fungsi kontrol itu penting, tetapi harus disertai solusi agar tidak kehilangan arah,” ujarnya.
Ia menilai, dalam isu yang berkembang saat ini, substansi persoalan belum sepenuhnya jelas sehingga membuka ruang spekulasi yang luas di tengah publik. Kondisi tersebut dinilai dapat mengaburkan fakta dan membentuk persepsi yang tidak utuh.
Sebagai tokoh pemekaran, lanjut Heatubun, Elake memiliki posisi strategis dan pengaruh sosial yang besar. Karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan ke publik seharusnya mencerminkan kehati-hatian, kejelasan substansi, dan tanggung jawab moral.
Heatubun juga mengingatkan agar narasi yang berkembang tidak mengarah pada polarisasi antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyebut, pola komunikasi yang tidak terukur berpotensi menyerupai praktik “divide et impera” atau politik adu domba yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas.
Selain itu, ia menyoroti adanya narasi yang mengaitkan kedekatan Elake dengan pihak gubernur serta komunikasi dengan TP PKK Provinsi. Menurutnya, penggiringan opini semacam itu tidak relevan jika tidak didukung bukti yang jelas, dan justru berpotensi memperkeruh suasana publik.
Dalam konteks ini, Heatubun menilai bahwa relasi dengan pemegang kebijakan seharusnya dimanfaatkan sebagai kekuatan strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, jika tidak disertai kejelasan informasi, hal tersebut justru dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia menambahkan, persepsi publik dapat berkembang ke arah spekulatif ketika muncul kebijakan strategis yang dianggap merugikan daerah, termasuk isu pemindahan Maluku Investment Project (MIP) ke Pulau Ambon, sementara pada saat yang sama ditampilkan kedekatan dengan pengambil kebijakan.
“Ruang tafsir publik akan terbuka lebar jika narasi tidak disertai data dan konteks yang jelas,” katanya.
Heatubun menegaskan bahwa jika memang terdapat komunikasi intens dengan pihak pemerintah provinsi, maka jalur tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan SBB secara konkret, bukan justru memperkuat opini yang belum terverifikasi.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang tidak proporsional berpotensi menyeret berbagai pihak dalam pusaran isu yang sensitif, sehingga dapat melemahkan legitimasi pemerintah daerah sekaligus memicu potensi konflik horizontal di masyarakat.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan di tingkat kabupaten/kota merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Karena itu, semua pihak diharapkan menjaga ruang publik tetap sehat melalui kritik yang bertanggung jawab.
“Kalau kita mencintai SBB, kritik boleh disampaikan, bahkan keras, tetapi harus berbasis fakta dan tidak merusak kepercayaan publik,” ujar Heatubun.***
