Jakarta, asammanis.news —25/8/2025, Nama Mudyat Noor, Bupati Penajam Paser Utara, resmi terseret dalam kasus yang berhubungan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Pemeriksaan KPK terhadap Mudyat Noor menegaskan bahwa jaringan korupsi di daerah bukan lagi sekadar isu, tetapi fakta telanjang yang menghina akal sehat rakyat.
Organisasi Seradu Muda Nusantara menyebut, keterlibatan kepala daerah aktif dalam praktik korupsi adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat. “Seorang bupati yang masih menjabat, tapi namanya muncul dalam lingkaran korupsi, sama saja menampar wajah demokrasi. Tidak boleh ada kompromi hukum, sebab jabatan publik bukan tameng untuk maling uang rakyat,” tegas Daud, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Seradu Muda Nusantara.
Daud menyoroti langsung janji Presiden Prabowo Subianto yang pernah menegaskan tidak akan memberi ampun kepada siapa pun yang berani korupsi. “Janji itu kini diuji. Apakah Prabowo berani membuktikan ucapannya, atau justru terjebak dalam pola lama: melindungi pejabat yang busuk karena alasan politik?” sindirnya.
Baca Juga . . .
Seradu Muda Nusantara menuntut pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, untuk segera mengambil sikap dengan menonaktifkan Mudyat Noor jika status hukumnya meningkat. Mereka menegaskan, membiarkan kepala daerah yang terindikasi korupsi tetap duduk di kursi kekuasaan sama saja mempermalukan Presiden sendiri di hadapan rakyat.
“Kalau janji perang terhadap korupsi hanya jadi slogan, maka publik berhak menilai pemerintahan ini tidak berbeda dengan rezim sebelumnya. Rakyat muak, mereka hanya ingin melihat pejabat korup masuk penjara, bukan dilindungi,” lanjut Daud.
Serdu Muda Nusantara juga mengingatkan, kegagalan KPK menuntaskan kasus ini akan menghancurkan kredibilitas lembaga antirasuah sekaligus memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap hukum. Mereka bahkan siap menggelar aksi besar-besaran untuk memastikan kasus ini tidak berhenti di meja pemeriksaan.
“Rakyat sudah terlalu sering dikhianati. Kalau Presiden berani bicara keras terhadap korupsi, maka sekarang waktunya membuktikan. Jika tidak, kami yang akan menjadikan jalanan sebagai mimbar perlawanan,” tutup Daud. AM-1
