ASAMMANIS.NEWS – Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat melakukan audiensi resmi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (2/11/26).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku secara khusus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk program pembenahan infrastruktur kesehatan secara menyeluruh di Provinsi Maluku, dengan target pelaksanaan pada tahun 2027.
Baca Juga . . .
Salah satu agenda prioritas yang disampaikan adalah usulan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Maluku. Pembenahan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kualitas fasilitas, serta jangkauan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat.
Gubernur menegaskan, penguatan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Dalam pemaparannya, Pemprov Maluku mempertimbangkan optimalisasi fungsi RSUD dr. M. Haulussy yang didukung RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga. Dengan jarak tempuh antarkedua rumah sakit sekitar 20 menit, pengembangan layanan diharapkan lebih efektif, tidak tumpang tindih, serta didukung ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis.
Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) akan tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
“Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegas Gubernur.
Tidak hanya memperjuangkan peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan, Gubernur Maluku juga mengusulkan dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perbaikan 141 unit Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, kebutuhan perbaikan tersebut terdiri atas 62 Puskesmas dengan kondisi rusak ringan, 38 rusak sedang, dan 41 rusak berat.
Menurut Gubernur, kondisi infrastruktur Puskesmas menjadi perhatian serius karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas rumah sakit.
Karena itu, pembenahan Puskesmas menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat di seluruh wilayah Maluku memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas tanpa terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan sarana prasarana.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong penguatan sinergi dan dukungan pemerintah pusat agar program peningkatan infrastruktur kesehatan dapat direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran.
Pemprov Maluku optimistis, dukungan Kementerian Kesehatan terhadap renovasi RSUD dr. M. Haulussy dan perbaikan 141 Puskesmas akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan bahwa masyarakat di pulau besar maupun pulau-pulau terluar memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. (AM.N)
