ASAMMANIS.NEWS – Tual – Maluku mulai memperkuat langkah menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi meluncurkan kerja sama penangkapan ikan melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Kota Tual, Kamis (24/9/26).
Kerja sama bilateral tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Tual sebagai lokasi peluncuran kerja sama tersebut.
Baca Juga . . .
Menurutnya, langkah ini sekaligus menegaskan posisi strategis Maluku dalam peta perikanan tangkap nasional.
“Dengan 91,71 persen wilayah Maluku berupa lautan, kehidupan masyarakat kami sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kerja sama skema TCG ini harus memberikan manfaat nyata dan langsung bagi daerah serta masyarakat Maluku,” ujar Gubernur.
Hendrik menegaskan, pemanfaatan potensi perikanan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi. Menurutnya, nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan tata kelola perikanan harus menjadi bagian utama dari kerja sama tersebut.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong agar seluruh rangkaian kegiatan penangkapan ikan dapat terintegrasi di wilayah Maluku sehingga dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat dan daerah.
“Kami ingin memastikan potensi sumber daya ikan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Maluku. Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan pendaratan hasil tangkapan, proses pengolahan, hingga pembangunan fasilitas pendukung perikanan di daerah ini,” tegasnya.
Pemprov Maluku berharap kerja sama TCG RI–Tiongkok mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan lokal, serta investor mitra dari Tiongkok.
Pemprov Maluku juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Peluncuran kerja sama ini turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Jenderal Tangkap KKP Lotharia Latif, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan DPRD Kota Tual.
Turut hadir pimpinan OPD lingkup Pemprov dan Pemkab/Pemkot, manajemen PT Samudera Indo Sejahtera (SIS), para mitra kerja sama asal Tiongkok, Tokoh Adat/Raja Dullah dan Raja Tual, serta para pelaku usaha perikanan dan nelayan setempat.
Melalui kerja sama skema TCG RI–Tiongkok tersebut, Maluku optimistis dapat semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu tulang punggung ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia, dengan manfaat yang diharapkan tidak hanya berhenti pada aktivitas penangkapan, tetapi juga mengalir ke industri pengolahan, lapangan kerja, dan perekonomian masyarakat daerah. (AM)
