ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPKB) Kota Ambon, Welly Patty, akhirnya angkat bicara terkait sorotan Wali Kota Ambon mengenai lemahnya pelaporan capaian pembangunan daerah ke pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan stunting.
Ditemui di Balai Kota Ambon, Selasa (2/6/2026), Welly menegaskan bahwa seluruh program dan capaian yang menjadi tanggung jawab Bappeda telah dilaksanakan secara maksimal. Namun, persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan terletak pada pelaksanaan program, melainkan pada ketidaksinkronan data antara laporan daerah dan sistem pemantauan nasional.
Menurutnya, Bappeda sebagai leading sector memiliki tugas mengoordinasikan sekaligus memantau seluruh kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk memastikan setiap capaian pembangunan tercatat dalam sistem pelaporan yang terintegrasi.
“Kami sudah menyampaikan seluruh laporan secara lengkap. Namun ketika dilakukan pengecekan pada sistem pusat, terdapat perbedaan data dengan yang telah kami kirimkan. Padahal seluruh pekerjaan di daerah telah berjalan dan dilaporkan. Saat ini fokus kami adalah memastikan data yang ada di daerah benar-benar sama dengan yang tercatat di pusat,” ujar Welly.
Ia mengakui bahwa persoalan sinkronisasi data menjadi tantangan tersendiri karena proses pelaporan melibatkan berbagai OPD dan sistem pemantauan berbasis digital yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam penginputan data.
Karena itu, Bappeda akan memperketat pengawasan terhadap seluruh proses administrasi dan pelaporan agar tidak lagi terjadi selisih angka yang berpotensi memengaruhi penilaian kinerja daerah di tingkat nasional.
“Kami akan mengawal proses ini lebih ketat. Data yang dilaporkan harus akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai kerja yang sudah dilakukan dengan baik tidak terbaca dalam sistem nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Welly juga memaparkan skema penanganan stunting yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Ambon. Menurutnya, upaya penurunan angka stunting dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.
Bappeda bertindak sebagai koordinator utama, sementara intervensi spesifik menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Adapun intervensi sensitif melibatkan sejumlah instansi lain seperti BKKBN, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, sektor lingkungan hidup, perikanan, hingga pertanian.
Kolaborasi lintas sektor itu, kata Welly, mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Sistem Kesehatan Integrasi (SKI) Kementerian Kesehatan, Kota Ambon kini masuk dalam jajaran 11 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.
“Angka stunting Kota Ambon saat ini sudah turun hingga berada pada kisaran 19 persen. Ini merupakan capaian yang sangat baik karena sudah berada di bawah angka 20 persen. Artinya berbagai program yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan berada pada jalur yang tepat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai upaya penanganan stunting belum boleh berhenti. Pemerintah daerah tetap perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pola asuh anak, pemenuhan gizi keluarga, serta pentingnya kesehatan ibu dan anak sebagai langkah pencegahan jangka panjang.
Welly menegaskan bahwa persoalan teknis pelaporan tidak boleh menutupi capaian nyata yang telah dihasilkan di lapangan. Karena itu, sinergi antara Bappeda dan seluruh OPD kini diarahkan untuk memastikan setiap program pembangunan yang berhasil dijalankan dapat terdokumentasi dengan baik dan mendapatkan pengakuan yang sesuai di tingkat nasional.
“Yang terpenting adalah kerja nyata terus berjalan. Tugas kami sekarang memastikan seluruh capaian itu tercatat dengan benar, sehingga apa yang sudah dilakukan daerah dapat terbaca dan diapresiasi secara objektif oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (AM.N-MS)
