Jakarta, asammanis.news, 10 November 2025 – Gelombang protes muncul dari tokoh dan masyarakat wilayah Timur Indonesia menyusul tidak dicantumkannya nama Abdul Muthalib Sangadji dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional 2025. Mereka menilai keputusan pemerintah sebagai bentuk penghinaan dan diskriminasi terhadap kontribusi pejuang asal kawasan timur Indonesia.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Timur Indonesia mengumumkan rencana aksi protes nasional yang akan diawali dengan konsolidasi akbar di Taman Amir Hamzah, Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 November 2025.
Aksi ini diklaim sebagai bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan jasa besar Abdul Muthalib Sangadji dalam sejarah perjuangan bangsa.
Aktivis nasional asal Maluku, Sandri Rumanama, mengecam keras keputusan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dinilainya telah mengabaikan fakta sejarah perjuangan Sangadji.
Baca Juga . . .
“Ini bentuk penghinaan terhadap sejarah dan pejuang asal Timur. Pemerintah seakan menutup mata terhadap fakta perjuangan Abdul Muthalib Sangadji yang jelas memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan,” tegas Sandri Rumanama di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurut Sandri, keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan kelalaian administratif, tetapi juga arogansi birokrasi pusat yang masih bermental diskriminatif terhadap tokoh-tokoh perjuangan dari kawasan timur Indonesia.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya melihat rekam jejak perjuangan Abdul Muthalib Sangadji secara objektif dan historis. Sangadji dikenal sebagai pejuang aktif dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, serta memiliki jejak ideologis kuat bersama Serikat Islam sebuah organisasi besar yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Dengan menafikkan nama beliau dari daftar penerima gelar Pahlawan Nasional, pemerintah dianggap telah mengabaikan rekam jejak perjuangan yang telah terverifikasi secara sejarah,” tambah Sandri.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Sandri bersama Koalisi Organisasi Timur Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Sosial dan Menteri Kebudayaan yang dinilai gagal menghargai jasa pejuang bangsa dari kawasan timur.
Koalisi tersebut juga mengancam akan menggelar aksi besar bertajuk “Duduki Istana Negara: Demi Keadilan Sejarah untuk Timur” apabila pemerintah tidak segera merevisi keputusan tersebut.
“Langkah ini bukan sekadar protes, tetapi perlawanan moral terhadap ketidakadilan negara terhadap putra-putra bangsa dari wilayah Timur,” pungkas Sandri. AM.N-001
