Jakarta, asammanis.news, 21 November 2025 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu menyatakan dukungan terhadap rencana Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Di tengah situasi fiskal yang ketat serta terbatasnya ruang gerak APBD, langkah tersebut dinilai sebagai opsi strategis untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku.
Meski demikian, dukungan tersebut bukan tanpa syarat. DPP Hena Hetu menegaskan bahwa pemanfaatan dana pinjaman harus dirancang secara hati-hati, terukur, serta berorientasi pada program-program yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Pinjaman ini bukan sekadar angka. Ia harus menjadi alat untuk membangun ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat dari desa hingga pesisir,” tegas Fungsionaris DPP Hena Hetu, Rajab Tatuhey.
Baca Juga . . .
Rajab juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Maluku tidak mengulangi pengalaman masa lalu ketika sejumlah program pembangunan tersendat akibat lemahnya perencanaan, minimnya partisipasi publik, serta ketiadaan tolok ukur keberhasilan yang jelas.
“Kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Kegiatan tanpa perencanaan hanya berujung amburadul. Setiap rupiah dari pinjaman ini harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan harus matang, berbasis data, dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek,” ujarnya.
DPP Hena Hetu mendorong agar dana pinjaman tersebut diarahkan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung pada masyarakat, antara lain:
1. Penguatan ketahanan pangan berbasis lokal
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman
3. Pembangunan infrastruktur penunjang distribusi hasil produksi rakyat
4. Digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan desa
Menurut Rajab, berbagai program tersebut harus dirancang secara berkelanjutan untuk mendukung potensi investasi besar yang akan berlangsung di Maluku, termasuk pengembangan Blok Masela.
DPP Hena Hetu juga menilai bahwa pinjaman Rp1,5 triliun tidak semestinya dihabiskan dalam satu tahun anggaran. Pemanfaatan ideal dilakukan dalam rentang tiga tahun agar evaluasi terhadap output dan outcome tiap program dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
“Paling tidak pinjaman ini digunakan selama tiga tahun anggaran agar bisa dievaluasi dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Kami yakin semua ini untuk kebaikan Maluku,” ujar Rajab.
Menutup pernyataannya, DPP Hena Hetu menegaskan komitmen untuk mengawal transparansi dan pembangunan berkeadilan di Provinsi Maluku. Organisasi tersebut siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
“Kami akan konsisten mengawal transparansi dan pembangunan berkeadilan di Maluku. Ini semua demi terwujudnya Maluku yang lebih baik,” tandas Rajab. AM.N-001
