JAYAPURA, ASAMMANIS.NEWS — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pihak rumah sakit, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Mengusung tema “Membangun Pelayanan Kesehatan yang Transparan, Responsif, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat”, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari jaminan pembiayaan pasien, pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan, hingga pengelolaan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pelayanan rumah sakit.
Baca Juga . . .
Kegiatan ini turut dihadiri tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (Uncen), Fakultas Kesehatan Masyarakat, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Universitas Yapis Papua.
Direktur RSUD Jayapura, dr. Andreas Pekey, Sp.PD., M.H., M.Si., dalam keterangannya menjelaskan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah harus mendengarkan kebutuhan masyarakat agar kebijakan dan program pelayanan yang dijalankan dapat menjawab persoalan di lapangan.
“Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, harus ada harmonisasi antara pelayanan yang diberikan pemerintah dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemerintah juga harus mendengarkan apa yang diharapkan masyarakat,” jelas Andreas.
Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan amanat peraturan yang berlaku. Melalui Forum Komunikasi Publik, berbagai masukan dan harapan masyarakat dapat dihimpun untuk kemudian diselaraskan dengan program serta kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Andreas, aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) rumah sakit untuk lima tahun ke depan. Perencanaan itu selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
“Kita ingin menyatukan apa yang direncanakan pemerintah dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan yang kita berikan kepada pasien maupun masyarakat dapat berjalan searah dengan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur,” ujarnya.
Jaminan Pelayanan bagi Pasien Kurang Mampu
Andreas mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang belum memiliki atau tidak dapat menggunakan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat membutuhkan pertolongan segera, termasuk mereka yang terkendala administrasi jaminan kesehatan. Situasi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila pasien atau keluarga menghadapi beban biaya di tengah kebutuhan penanganan medis.
“Persoalannya, negara hadir untuk melayani masyarakat. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki BPJS atau kepesertaannya tidak aktif, padahal mereka membutuhkan pertolongan? Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar masyarakat yang tidak mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan pembiayaan juga dapat muncul pada kebutuhan tertentu di instalasi gawat darurat, penggunaan alat dan obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, serta pelayanan di kamar jenazah.
Menurut Andreas, Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui kebijakan gubernur sejak November 2025. Kebijakan itu diarahkan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar tetap memperoleh pelayanan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Sejak November 2025, melalui kebijakan Bapak Gubernur, masyarakat yang menghadapi persoalan pembiayaan tersebut sudah dibantu. Dampaknya, persoalan antara masyarakat dan rumah sakit yang sebelumnya kerap muncul cenderung berkurang,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, dukungan pembiayaan pelayanan dapat bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan pengelolaan keuangan rumah sakit, sesuai peruntukan serta ketentuan yang berlaku. Skema tersebut diharapkan membantu rumah sakit memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi pasien.
RSUD Jayapura Dorong Kemandirian Keuangan
Selain persoalan jaminan kesehatan, Andreas menyoroti pentingnya kemandirian keuangan rumah sakit untuk mendukung keberlanjutan pelayanan publik.
Menurutnya, rumah sakit dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu mengelola sumber daya dan pendapatannya secara bertanggung jawab agar mampu mendukung operasional pelayanan.
Ia menyampaikan bahwa pada 2026 sekitar 80 persen anggaran yang digunakan RSUD Jayapura disebut telah bersumber dari pengelolaan mandiri. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya rumah sakit mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pada 2026 ini, sekitar 80 persen anggaran yang kami gunakan sudah mandiri. Memang masih ada kekurangan, tetapi ini merupakan proses menuju kemandirian. Tujuannya agar rumah sakit dapat terus meningkatkan pelayanan tanpa selalu membebani APBD,” jelasnya.
Andreas menuturkan, kemandirian keuangan rumah sakit diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada kebutuhan masyarakat lainnya. Meski demikian, pengelolaan keuangan tetap harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pasien dan peningkatan mutu pelayanan.
Ia mengakui, persoalan pembiayaan dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional, termasuk ketersediaan obat dan pembayaran jasa pelayanan. Karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan kebutuhan rumah sakit perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui Forum Komunikasi Publik, RSUD Jayapura berharap berbagai masukan masyarakat dapat menjadi dasar perbaikan layanan sekaligus memperkuat sinergi antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Andreas menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara layanan dalam memahami serta menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
Dengan forum tersebut, RSUD Jayapura mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Papua.(AMN-AAD)
