Ambon, asammanis.news, 26 November 2025 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu menegaskan bahwa pernyataan Ali Slamat, Raja Hitu Mesing sekaligus Ketua Majelis Latupati Jazirah, terkait tudingan terhadap organisasi Hena Hetu adalah bentuk pembohongan publik dan menyesatkan. DPP Hena Hetu menilai Ali Slamat tidak memahami sejarah pendirian organisasi maupun mekanisme struktural di dalamnya.
Ketua DPP Hena Hetu, Saleh Hurasan, menyampaikan bahwa Hena Hetu merupakan organisasi resmi yang berbadan hukum, serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan melalui SK Kementerian Hukum dan HAM.
“Jangan sampai publik disesatkan. Hena Hetu berdiri di atas landasan hukum yang jelas,” tegas Saleh.
Saleh juga menanggapi isu dualisme kepemimpinan yang pernah terjadi di tubuh organisasi. Menurutnya, perpecahan itu justru dipicu oleh kelompok Ali Slamat sendiri. Ia menyebut Ali Slamat dan kelompoknya pernah mengangkat Jais Ely sebagai Ketua serta menunjuk Murad Ismail sebagai Upu Nunu menggantikan Karel Ralahalu.
Baca Juga . . .
“Fakta sejarah ini tidak bisa diputarbalikkan. Mereka yang menciptakan dualisme, bukan kami,” ungkap Saleh.
Ia menambahkan bahwa Ali Slamat diduga menjadi salah satu pihak yang juga terlibat dalam dualisme Hetu Upu Ana yang terjadi saat ini.
Menanggapi tudingan bahwa Hena Hetu menghapus kewenangan para Raja, Saleh menegaskan hal tersebut keliru. Ia menjelaskan bahwa Pasal 13 AD Hena Hetu menegaskan posisi Raja tetap ada dan dihormati.
“Secara organisatoris Hena Hetu independen, tapi tetap menghormati para Raja. Sebelum proses penyatuan oleh Gubernur Maluku, kami sudah bersilaturahmi dengan para Raja se-Jazirah Leihitu. Hampir semuanya mendukung langkah gubernur. Hanya Raja Assilulu yang menolak. Ali Slamat sendiri mendukung, tapi selalu menghindar ketika kami ingin bertemu,” ujarnya.
DPP Hena Hetu juga membantah tudingan bahwa organisasi tidak pernah hadir dalam penyelesaian konflik sosial di Jazirah Leihitu. Saleh menyebut Hena Hetu secara aktif melakukan mediasi, termasuk pada konflik Tial vs Tulehu yang terbaru.
“Sekarang kami balik bertanya, apa peran Organisasi Majelis Latupati? Misalnya pada konflik Hitu–Wakal, Raja Wakal dan Raja Hitu Mesing bisa duduk bersama dalam forum Latupati, tapi konflik tak kunjung selesai. Seharusnya Latupati menjadi garda terdepan, bukan sibuk membuat ormas baru yang justru memecah belah,” kata Saleh.
Saleh menilai langkah-langkah Ali Slamat dan kelompoknya hanya menambah kegaduhan di tengah masyarakat adat. Ia menyebut kelompok tersebut sebelumnya mendirikan Hena Hetu versi Jais Ely untuk melawan mendiang Edwin Huwae, namun gagal. Setelah itu, mereka membentuk Hetu Jazirah, dan kini muncul lagi konflik kepemimpinan baru.
“Kalau gagal lagi, entah mereka akan bikin apa lagi. Kerjanya hanya membuat gaduh dan perpecahan,” ujar Saleh.
Meski begitu, Saleh menekankan bahwa tidak semua Raja terlibat dalam dinamika tersebut. “Hanya segelintir oknum yang punya kepentingan dan memanfaatkan kelemahan Raja lain,” pungkasnya. AM.N-001
