Peringatan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof. Dr. Ir. August E. Pattiselano, yang juga menjabat Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), saat memberikan pandangan terkait pengembangan hilirisasi sagu di Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Jumat (6/11/26).
Menurut Pattiselano, pengembangan industri sagu harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor budidaya. Mengandalkan tanaman sagu yang tumbuh secara alami tanpa diikuti penanaman kembali hanya akan menciptakan persoalan baru, terutama terkait kepastian pasokan bahan baku bagi industri.
“Jangan hanya mengandalkan sagu yang tumbuh secara alami. Harus ada budidaya dan penanaman kembali sehingga ketika dilakukan penebangan, ada tanaman pengganti yang disiapkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pergeseran pola konsumsi masyarakat dari sagu ke beras turut memengaruhi keberadaan dan pemanfaatan sagu di Maluku. Padahal, sagu bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan bagian dari sejarah, identitas pangan lokal, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Maluku.
Karena itu, momentum hilirisasi harus menjadi titik balik untuk membangkitkan kembali kejayaan sagu. Pemerintah tidak cukup hanya mendorong investasi dan membangun fasilitas pengolahan, tetapi juga harus menyiapkan kawasan budidaya baru secara terencana dan berkelanjutan.
Pattiselano menilai, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta dapat membuka peluang besar menjadikan sagu sebagai kekuatan ekonomi baru. Namun, industrialisasi harus dirancang dengan memperhatikan karakteristik lingkungan, mengingat sebagian besar tanaman sagu tumbuh di kawasan rawa.
Pengelolaan yang tidak tepat, kata dia, berpotensi merusak ekosistem sekaligus mengancam keberlangsungan tanaman sagu yang selama ini menjadi sumber pangan dan penghidupan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya perencanaan menyeluruh, mulai dari penyediaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga pengelolaan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan industri.
“Kalau kita ingin mengembangkan industri, maka bahan bakunya harus tersedia. Karena itu, budidaya menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari rencana hilirisasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Pattiselano menyoroti peluang menghidupkan kembali kawasan-kawasan sagu yang dahulu menjadi sentra produksi di Maluku, salah satunya Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Maluku memiliki potensi kawasan sagu sekitar 36 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 35 ribu hektare atau sekitar 93 persen berada di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Potensi besar ini dinilai menjadi modal strategis untuk membangun industri pengolahan sagu dalam skala lebih luas.
Menurutnya, pola pengembangan budidaya perlu dirumuskan secara lebih terperinci setelah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta direalisasikan. Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan industri, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi petani dan masyarakat lokal.
Hilirisasi sagu semestinya tidak sekadar menjadi proyek pembangunan pabrik, peningkatan nilai tambah produk, atau membuka peluang ekspor. Program ini harus mampu menghidupkan kembali kawasan budidaya, memperkuat posisi petani, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan sagu sebagai kekuatan ekonomi strategis Maluku.
Sebab, kejayaan sagu tidak diukur dari seberapa megah industri pengolahannya dibangun, tetapi dari seberapa serius pemerintah menjaga, menanam, dan memastikan sagu tetap tumbuh untuk generasi mendatang.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ir. Ilham Tauda, SP., M.Si., saat ditemui wartawan di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa hilirisasi sagu merupakan salah satu arah kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Maluku.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, agar sumber daya alam daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing lebih tinggi.
Menurut Ilham, peluang pengembangan industri sagu semakin terbuka seiring meningkatnya permintaan tepung sagu di pasar internasional, terutama Jepang. Kebutuhan tepung sagu untuk konsumsi di negara tersebut, yang sebelumnya berkisar 3–4 persen, disebut meningkat hingga 12 persen.
Peningkatan permintaan ini menjadi peluang besar bagi Maluku untuk mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional. Namun, peluang ekspor tersebut tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku.
Diperlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari penataan kawasan produksi, pemberdayaan petani, pengolahan, standardisasi kualitas, hingga kepastian pemasaran.
HILIRISASI HARUS BERDAMPAK BAGI MASYARAKAT
Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak boleh semata-mata diukur dari peningkatan produksi maupun nilai ekspor. Lebih dari itu, program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berada di kawasan sentra sagu.
Pengembangan industri pengolahan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan produksi.
Masyarakat juga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku. Mereka harus memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam seluruh rantai industri sagu, mulai dari pengelolaan, pengolahan hingga pemasaran.
Dampak ekonomi tersebut diharapkan ikut mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya sagu cukup besar.
JANGAN SAMPAI HILIRISASI MERUSAK EKOSISTEM
Di balik peluang ekonomi yang menjanjikan, rencana hilirisasi sagu juga menyimpan tantangan serius, terutama terkait perlindungan lingkungan. Kekhawatiran muncul bahwa pengembangan industri dapat memicu eksploitasi hutan secara besar-besaran hingga mengancam keberadaan kawasan sagu alam.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi bukan berarti membuka ruang bagi eksploitasi hutan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
Sebaliknya, pendekatan yang dikembangkan adalah penataan kawasan berbasis ekosistem dan partisipasi masyarakat. Kawasan potensial diarahkan untuk dikelola menjadi kebun sagu produktif secara terencana, dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan.
Peningkatan nilai ekonomi, menurut pemerintah, harus berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem. Sebab, kawasan sagu bukan hanya sumber bahan baku industri, melainkan juga sumber penghidupan masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya.
Dengan potensi sekitar 36 ribu hektare, dominasi kawasan sagu di Seram Bagian Timur, serta peluang permintaan dari Jepang, Maluku memiliki kesempatan besar menjadikan sagu sebagai komoditas unggulan berorientasi ekspor.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana hilirisasi benar-benar diwujudkan melalui kemitraan yang transparan, tata kelola yang jelas, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama.
KEMITRAAN SWASTA DISIAPKAN
Untuk mempercepat realisasi program, pemerintah daerah menyiapkan pola kemitraan dengan pihak swasta. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan swasta juga telah disiapkan sebagai langkah awal mendorong hilirisasi.
Melalui kerja sama tersebut, pengelolaan sagu diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri seperti pola produksi sebagian petani selama ini. Seluruh rantai produksi akan diarahkan menjadi lebih terorganisasi agar mampu memenuhi kebutuhan industri dan pasar ekspor.
Pada akhirnya, keberhasilan hilirisasi sagu Maluku tidak cukup dibuktikan dengan besarnya volume produksi atau luasnya pasar ekspor yang berhasil ditembus.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa besar keuntungan ekonomi kembali kepada masyarakat, seberapa baik petani diberdayakan, serta seberapa kuat ekosistem sagu tetap terlindungi.
Jangan sampai sagu Maluku menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar dunia, tetapi masyarakat di sekitar hutan sagu justru tidak menikmati kesejahteraannya. Hilirisasi harus mengangkat ekonomi rakyat, bukan mengorbankan alam yang menjadi sumber kehidupannya. (AM.N-MS)
