ASAMMANIS.NEWS – AMBON, MALUKU – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, penanganan persoalan keamanan di Maluku harus dilakukan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Ia meminta Forum Koordinasi Keamanan Maluku tidak sekadar menjadi ruang pertemuan formal, tetapi mampu melahirkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Lewerissa saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku, Selasa (22/9/26).
Forum yang diinisiasi Polda Maluku tersebut menjadi ruang koordinasi antarelemen dalam memperkuat keamanan, ketertiban, kerukunan, serta kondusivitas kehidupan masyarakat di Maluku.
Baca Juga . . .
Lewerissa mengapresiasi langkah Polda Maluku membentuk forum tersebut. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan sekaligus bagian dari kewajiban negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti konflik antarkampung yang masih terjadi di sejumlah wilayah Maluku. Ia menegaskan, pemerintah bersama aparat keamanan harus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghentikan konflik sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Menurutnya, pencegahan konflik tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial maupun simbolis. Nilai perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan harus benar-benar tumbuh dalam kesadaran masyarakat dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Lewerissa turut mengapresiasi langkah cepat Kapolda Maluku bersama jajaran TNI yang turun langsung ke lapangan ketika terjadi dinamika keamanan. Respons cepat tersebut dinilai penting untuk meredam eskalasi dan mencegah konflik meluas.
Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan konflik tidak selesai ketika situasi kembali kondusif.
Tahapan pascakonflik harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan harus menjadi pijakan agar penanganan konflik tidak berhenti pada pemulihan situasi semata.
“Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya konflik serupa,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur mengingatkan tantangan keamanan kini semakin kompleks di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial.
Informasi yang beredar di ruang digital, termasuk konten yang dapat direkayasa menggunakan teknologi atau mesin, menurutnya berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat dan menjadi sarana penyebaran provokasi.
Karena itu, menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat. Pemerintah, TNI, kepolisian, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media massa harus mengambil peran dalam memberikan edukasi sekaligus menangkal informasi yang dapat memicu keresahan.
Lewerissa menegaskan dukungannya terhadap Forum Koordinasi Keamanan Maluku. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai wadah formalitas, melainkan menjadi ruang koordinasi yang aktif dan mampu menghasilkan langkah nyata dalam menjaga stabilitas keamanan serta merawat kerukunan di Maluku.
“Forum ini harus bergerak nyata. Hukum harus menjadi panglima, dan seluruh elemen harus bersama-sama menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat Maluku,” tegasnya. (AM)
