ASAMMANIS.NEWS – Piru, Maluku – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendorong pemerintah daerah segera menyusun Detail Engineering Design (DED) pembangunan akses jalan yang menghubungkan Taniwel–Buria–Riring–Manusa–Rambatu–Rumberu hingga Kairatu. Pembangunan jalur tersebut dinilai strategis untuk membuka konektivitas antarkawasan, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta memperkuat potensi ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan.
Ketua Karteker DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, mengatakan keterhubungan kawasan produksi dengan pusat pemasaran perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.
Menurut dia, wilayah Taniwel Gunung, termasuk kawasan Lohia Sapalewa, Laturake dan sejumlah desa yang berada dalam jalur tersebut, memiliki potensi pertanian yang perlu didukung akses transportasi memadai.
Baca Juga . . .
“Kami mendorong konektivitas kawasan itu dibuka. Peningkatan ekonomi masyarakat Taniwel, khususnya di kawasan pegunungan, harus menjadi perhatian. Dengan akses yang memadai, rantai pasok pangan dan hasil bumi bisa lebih bernilai serta berkesinambungan,” kata Kaisuku.
Ia menegaskan, penyusunan DED menjadi langkah penting agar rencana pembangunan jalan memiliki dasar teknis yang jelas dan dapat diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran pemerintah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten SBB diminta memastikan apakah dokumen perencanaan ruas jalan Taniwel–Buria–Riring–Manusa–Rambatu–Rumberu–Kairatu telah tersedia.
Jika DED belum disusun, pemerintah diminta segera memulai proses perencanaan. Namun, apabila dokumen tersebut sudah tersedia, tahapan lanjutan perlu dipercepat agar rencana pembangunan tidak berhenti sebatas wacana.
“Kalau DED-nya belum ada, segera disusun dan disiapkan untuk diusulkan. Tetapi kalau gambaran perencanaannya sudah ada, jangan berhenti di atas kertas. Percepat tahapan berikutnya agar pembukaan akses jalan ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Kaisuku juga mendorong pemerintah daerah membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan kementerian terkait untuk memperjuangkan dukungan pembiayaan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan perencanaan yang matang, usulan pembangunan diharapkan memiliki dasar teknis, estimasi anggaran, dan tahapan pelaksanaan yang lebih terukur.
Menurut dia, akses jalan yang menghubungkan kawasan Taniwel hingga Kairatu bukan sekadar sarana mobilitas penduduk. Jalur tersebut berpotensi menjadi penghubung ekonomi antara wilayah penghasil pertanian dan pusat perdagangan, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis hasil bumi.
Selama ini, keterbatasan konektivitas dapat menjadi hambatan bagi petani dalam mengangkut hasil panen menuju pasar. Biaya transportasi yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang berpotensi mengurangi keuntungan, terutama bagi komoditas yang membutuhkan distribusi cepat untuk menjaga kualitasnya.
Dengan akses jalan yang memadai, petani berpeluang menjangkau pasar lebih luas, memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi. Konektivitas juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung, seperti jasa angkutan, perdagangan hasil bumi, dan pengolahan produk pertanian.
KNPI SBB menilai pembangunan akses tersebut relevan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi pertanian perlu diimbangi infrastruktur distribusi yang baik agar hasil bumi masyarakat dapat dipasarkan secara efisien dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, Kaisuku berharap pembangunan jalan lintas Taniwel–Buria–Riring–Manusa–Rambatu–Rumberu–Kairatu dapat menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan potensial di Kabupaten SBB.
Ia juga meminta penyusunan DED memperhatikan kondisi geografis, trase jalan, kebutuhan konstruksi, estimasi biaya, potensi komoditas unggulan, serta kebutuhan distribusi masyarakat. Perencanaan yang berbasis kondisi lapangan dinilai penting agar pembangunan memberikan manfaat nyata dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran.
KNPI SBB berharap pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai tahapan perencanaan dan tindak lanjut pembangunan jalan tersebut. Bagi Kaisuku, pengembangan infrastruktur harus diarahkan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat sekaligus menciptakan akses ekonomi yang lebih merata.
“Jangan biarkan potensi pertanian masyarakat terhambat karena persoalan akses. Jika perencanaannya belum ada, segera mulai. Jika sudah tersedia, percepat tindak lanjutnya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah konkret agar hasil pertanian dapat menjangkau pasar dengan lebih mudah,” kata Kaisuku. (AM)
