ASAMMANIS.NEWS – Gilimanuk, Bali – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat transformasi energi nasional melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperbesar porsi energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.
Peluncuran program yang dilakukan di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026), menandai dimulainya pembangunan PLTS dalam skala besar yang manfaatnya diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan membuka lapangan kerja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pengembangan energi surya memiliki posisi penting dalam upaya Indonesia membangun kemandirian energi. Menurutnya, keberadaan industri panel surya dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) di dalam negeri menjadi modal penting untuk menjalankan program tersebut.
Baca Juga . . .
“Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Bahlil.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan arah ESDM dalam membangun ekosistem energi terbarukan dari hulu hingga hilir. Pengembangan pembangkit tidak hanya berhenti pada pembangunan fasilitas listrik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas industri nasional yang mendukung kebutuhan energi bersih.
Langkah ini menjadi semakin relevan karena Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar sebagai negara tropis. Paparan sinar matahari sepanjang tahun memberikan peluang bagi pengembangan PLTS di berbagai wilayah, termasuk kawasan kepulauan dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses energi.
Kurangi Ketergantungan BBM
Program PLTS 100 GWp juga membawa manfaat terhadap efisiensi penggunaan energi. Berdasarkan proyeksi pemerintah, pemanfaatan energi surya tersebut berpotensi menghemat APBN lebih dari Rp73 triliun per tahun karena biaya listrik PLTS lebih rendah dibandingkan pembangkit diesel maupun gas.
Program tersebut juga diperkirakan mampu mengurangi penggunaan diesel hingga 6 juta kiloliter per tahun secara nasional. Untuk Bali, penghematan penggunaan diesel diproyeksikan mencapai sekitar 500 ribu kiloliter per tahun.
Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengurangi beban biaya energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dari sisi lingkungan, Program PLTS 100 GWp diproyeksikan mampu menekan emisi karbon hingga 140,16 juta ton CO2 per tahun. Nilai ekonomi karbon yang berpotensi dihasilkan mencapai sekitar Rp6,31 triliun.
Dorong Lapangan Kerja dan Industri Dalam Negeri
Pengembangan energi surya dalam skala besar juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor ekonomi. Pemerintah memperkirakan Program PLTS 100 GWp dapat menciptakan 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif.
Lapangan pekerjaan tersebut diproyeksikan berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri panel surya dan BESS hingga sektor konstruksi.
Dengan demikian, program yang didorong Kementerian ESDM tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan pembangkit baru. Program ini juga membuka ruang bagi tumbuhnya industri pendukung energi terbarukan di dalam negeri.
Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp. Beberapa di antaranya adalah PLTS Gilimanuk 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, dan PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.
Kehadiran proyek-proyek tersebut menunjukkan bahwa pengembangan energi surya dapat diterapkan pada berbagai skala dan karakteristik wilayah.
PLTS Desa Sembur, misalnya, dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi nelayan melalui penyediaan listrik bagi cold storage berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton.
Sementara itu, PLTS Pulau Rengit meningkatkan waktu nyala listrik masyarakat dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap hari. Proyek tersebut juga mampu menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen.
Sejalan dengan Target Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pemerintah tidak main-main dalam mengejar pembangunan energi surya hingga 100 GWp. Target tersebut ditetapkan untuk dicapai dalam tiga tahun dengan dukungan lintas kementerian, BUMN, dan berbagai pihak.
“Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo.
Komitmen tersebut memperkuat posisi Program PLTS 100 GWp sebagai salah satu agenda strategis pemerintah dalam transformasi sektor energi.
Bagi Kementerian ESDM, keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang terpasang, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ekosistem energi baru yang memberikan manfaat langsung bagi negara dan masyarakat.
Melalui pengembangan PLTS, penguatan industri panel surya dan BESS, pengurangan konsumsi diesel, serta perluasan akses listrik, pemerintah berupaya menjadikan transisi energi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
Program tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa transisi menuju energi bersih dapat berjalan beriringan dengan agenda ketahanan energi, efisiensi anggaran, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional. (AM.N-SBR)
