ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Ancaman kenaikan muka air laut mulai menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan di Maluku. Hasil kajian yang dipaparkan dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut mencatat sekitar 49 ribu penduduk, 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31 ribu hektare kawasan di Maluku berada di wilayah yang berpotensi terdampak.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, khususnya untuk melindungi masyarakat, layanan dasar, serta keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir.
Upaya itu dibahas dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku, yang digelar Pemprov Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Ambon, Jumat (25/9/26).
Baca Juga . . .
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah yang didominasi wilayah daratan.
Maluku memiliki sekitar 92,4 persen wilayah laut dan hanya 7,6 persen daratan. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kawasan pesisir. Permukiman, mata pencaharian hingga berbagai layanan dasar banyak berada di wilayah pesisir.
Data BPS 2023 bahkan mencatat terdapat 1.040 desa di Maluku yang berlokasi di kawasan pesisir.
“Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada masalah hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko masa depan,” ujar Sadali.
Sadali menegaskan, menghadapi kenaikan muka air laut tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur perlindungan pesisir.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih menyeluruh, mulai dari menyesuaikan perencanaan ruang dan desain infrastruktur, memperkuat sistem pelayanan dasar, melindungi kelompok rentan, hingga membangun ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
“Saya berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk mengintegrasikan kajian kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. Ia mengatakan karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat tantangan perubahan iklim semakin kompleks.
“Kita bukan sedang bicara tentang air yang naik beberapa sentimeter. Kita berbicara tentang sekolah, puskesmas, rumah, mata pencaharian, dan capaian pembangunan yang telah kita capai bertahun-tahun,” jelas Ruddyard.
Untuk merespons potensi risiko tersebut, terdapat tiga langkah strategis yang perlu diperkuat.
Pertama, mengendalikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko, termasuk melalui pengelolaan air tanah dan kawasan pesisir.
Kedua, memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, salah satunya melalui pelestarian mangrove sebagai benteng alami.
Ketiga, memperkuat kebijakan berbasis data dan hasil kajian agar langkah adaptasi, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan, dapat direncanakan secara lebih tepat.
Dalam dialog tersebut, Bappenas turut memperkenalkan buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif.”
Buku ini menyajikan analisis berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT). Analisis tersebut menggabungkan informasi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak kenaikan muka air laut dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan dampak sosial ekonomi kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun penataan ruang.
Dialog kebijakan ini turut didukung SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia.
Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Joanna O’Shea, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki keterkaitan erat antara risiko iklim dan keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang didasarkan pada bukti dan data yang kuat. Melalui Program SKALA, Australia mendukung penguatan pemanfaatan data, perencanaan, penganggaran, tata kelola pemerintahan, serta penyediaan layanan dasar yang inklusif.
Pemprov Maluku berharap dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kajian risiko kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan perencanaan yang semakin berbasis data, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi risiko perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan layanan dasar dan penghidupan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku. (AM)
