ASAMMANIS.NEWS – Jayapura – Terianus Gedion Beno (TGB) resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Asli (Hipmas) Provinsi Papua, Senin (2/3/2026).
SK tersebut diserahkan langsung Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hipmas, Marthius Kasuai, dalam seremoni sederhana yang berlangsung di kawasan Gunung Merah, Sentani.
Usai menerima mandat, TGB menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan ulang seluruh pengusaha asli Papua yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua. Pendataan itu sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi menuju agenda pelantikan pengurus definitif yang direncanakan digelar di Kantor Gubernur Papua atau Hotel Suni, Sentani.
Baca Juga . . .
“Pengusaha muda Papua harus bergandeng tangan membangun Papua dengan mengikuti program Presiden, agar pengusaha muda asli Papua bisa berjaya di negerinya sendiri. Jangan hanya pengusaha dari luar yang datang dan berkembang, Hipmas Papua juga harus mampu,” tegas TGB.
Siap Terlibat dalam PSN
Salah satu fokus utama kepemimpinan TGB adalah mendorong keterlibatan aktif Hipmas Papua dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menargetkan, tiga bulan setelah pelantikan pengurus, Hipmas Papua sudah siap mengambil bagian dalam pelaksanaan PSN di wilayah tersebut.
Pada tahap awal, program pencetakan sawah ditargetkan seluas 100.000 hektare secara nasional. Untuk Provinsi Papua, alokasi lahan tersebar di empat wilayah, yakni Kabupaten Sarmi seluas 650 hektare, Kabupaten Keerom 200 hektare, Kota Jayapura 100 hektare, dan Kabupaten Jayapura 50 hektare.
“Anak muda harus hadir dalam program PSN, bukan hanya di sektor pertanian, tetapi di semua aspek pembangunan di Papua. Hipmas harus terlibat,” ujarnya.
Libatkan Pemilik Hak Ulayat
Selain mendorong partisipasi pengusaha muda, TGB juga menekankan pentingnya pelibatan pemangku hak ulayat dalam setiap proyek yang menyentuh tanah adat.
Sebagai anak ondoafi, ia menilai kepala suku dan pemilik hak atas tanah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan guna mencegah potensi konflik agraria yang kerap muncul dalam proyek-proyek berskala besar.
“Kami sebagai anak ondoafi harus dilibatkan sejak awal. Jika ada persoalan, kami bisa menjaga dan menyelesaikannya dengan melibatkan semua pihak, mulai dari anak kepala suku hingga pemilik tanah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan masyarakat harus menjadi prioritas sebelum proyek besar berjalan. Ketersediaan bahan pangan lokal seperti beras, keladi, dan pisang perlu dijamin sebagai fondasi ekonomi dan sosial masyarakat.
TGB turut mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, pelaku UMKM hingga kontraktor, untuk bersinergi membangun Papua dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Mari sama-sama menjaga lingkungan dan membangun negeri ini,” pungkasnya.
Sementara itu, struktur kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Hipmas di delapan kabupaten dan satu kota disebut telah terbentuk. Program kerja organisasi akan segera dijalankan setelah SK resmi diterima. AM.N-AAD
