ASAMMANIS.NEWS – Jakarta – Indonesia menempati posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia versi JP Morgan di tengah gejolak geopolitik global. Capaian ini dinilai mencerminkan hasil dari berbagai kebijakan tata kelola energi nasional yang dijalankan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengakui kondisi energi nasional masih menghadapi tantangan besar. Indonesia yang pernah menjadi eksportir minyak dan anggota OPEC kini berstatus sebagai importir.
Produksi minyak domestik saat ini tercatat sekitar 605 ribu barel per hari, jauh di bawah konsumsi nasional yang telah mencapai 1,6 juta barel per hari.
Baca Juga . . .
“Dalam kondisi ini kita harus putar otak untuk mencapai kemandirian energi,” ujar Bahlil dalam Business Forum Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5).
Meski demikian, tahun 2025 mencatat capaian penting. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, produksi minyak nasional berhasil melampaui target dalam APBN. Pemerintah menyebut keberhasilan ini sebagai hasil dari kebijakan strategis yang selama ini tidak populer.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan kembali sumur-sumur tua peninggalan era kolonial yang selama ini tidak produktif. Pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memanfaatkan teknologi baru, disertai pemberian insentif serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur secara legal.
Di sektor hulu migas, pemerintah juga mempercepat pengembangan blok-blok yang lama mangkrak. Proyek Blok Masela yang dikelola INPEX, misalnya, akhirnya bergerak setelah pemerintah memberikan ultimatum tegas kepada operator.
Proyek senilai USD21 miliar tersebut kini telah memasuki tahap lelang Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Sementara itu, penemuan baru di Blok Ganal, Kalimantan Timur, diproyeksikan mulai berproduksi signifikan pada 2029.
Di sektor hilir, pemerintah mencatat tonggak penting dengan penghentian impor solar pada 2026. Kebijakan ini didukung oleh program mandatori biodiesel yang kini mencapai campuran 40 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 50 persen.
Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan kebijakan serupa untuk bensin melalui pencampuran etanol. Targetnya, mandatori 20 persen etanol dapat diterapkan pada 2028, yang diperkirakan mampu mengurangi impor bensin hingga 8 juta kiloliter.
Untuk kebutuhan rumah tangga, ketergantungan terhadap impor LPG masih tinggi. Dari total kebutuhan nasional, sekitar 7,47 juta metrik ton masih dipenuhi dari impor, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,94 juta metrik ton.
Sebagai alternatif, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) yang diklaim lebih murah 30 hingga 40 persen dibanding LPG. Teknologi ini telah diuji coba dan tengah disiapkan untuk penggunaan rumah tangga secara lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah yang sebelumnya bergantung pada kawasan Timur Tengah. Kini pasokan diperluas dari Afrika, Amerika, hingga Rusia guna mengurangi risiko geopolitik.
Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat. “Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP 100 dolar AS, harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan energi tidak dibangun melalui satu kebijakan besar, melainkan melalui serangkaian langkah strategis yang konsisten, mulai dari optimalisasi produksi, percepatan proyek migas, hingga pengelolaan impor secara terarah. AM.N-SBR
