ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di saat yang sama, sektor ESDM juga berhasil melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi XII DPR RI dalam Rapat Kerja yang membahas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (16/7).
Dalam rapat itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa hasil audit BPK kembali menempatkan Kementerian ESDM pada opini tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah.
Baca Juga . . .
“Berdasarkan audit yang dilaksanakan oleh BPK, Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Yuliot.
Selain mempertahankan opini WTP, Yuliot mengungkapkan bahwa realisasi PNBP sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai Rp138,40 triliun, melampaui target sebesar Rp127,48 triliun atau setara 108,56 persen.
Ia juga memaparkan perkembangan penerimaan negara dari sektor ESDM pada tahun berjalan. Hingga Juli 2026, realisasi PNBP telah mencapai Rp85,58 triliun atau 62,84 persen dari target sebesar Rp136,18 triliun.
Menurut Yuliot, capaian tersebut ditopang oleh berbagai sumber penerimaan, antara lain iuran produksi (royalti) mineral dan batu bara (minerba), penjualan hasil tambang, keuntungan bersih dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta penerimaan sumber daya alam lainnya.
“Realisasi PNBP sektor ESDM secara keseluruhan sampai dengan bulan Juli 2026 sebesar Rp85,58 triliun atau 62,84 persen dari target Rp136,18 triliun, yang berasal dari iuran produksi atau royalti minerba, penjualan hasil tambang, keuntungan bersih IUPK, dan pendapatan sumber daya alam lainnya,” jelasnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian ESDM dalam menjaga tata kelola keuangan negara. Ia juga mendorong kementerian untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
“Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian ESDM RI atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025, serta mendorong Kementerian ESDM untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Bambang.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP serta melampaui target PNBP menunjukkan komitmen Kementerian ESDM dalam memperkuat tata kelola keuangan negara sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap penerimaan negara. (AM.N-SBR)
