Asammanis.news ,Tangerang, 10 November 2026 — Sejumlah warga Lippo Village mengeluhkan pembatasan akses masuk kawasan, permintaan pemindaian KTP, hingga tidak diangkutnya sampah rumah tangga pada Senin (9/11/2026). Peristiwa yang terjadi di Cluster Cendana Peak dan Cluster Taman New Britania tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum kebijakan serta legalitas kewenangan Town Management Department (TMD) dalam mengelola kawasan.
Di Cluster Cendana Peak, seorang warga mengaku diminta memindai KTP saat hendak memasuki kawasan. Karena menolak, warga tidak diperkenankan masuk sehingga meninggalkan kendaraannya di pintu masuk.
Baca Juga . . .
Sementara itu, warga Cluster Taman New Britania juga mengeluhkan persoalan akses masuk dan tidak diangkutnya sampah rumah tangga. Menurut keterangan warga, petugas keamanan menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas instruksi pihak TMD. Warga meminta pengelola menjelaskan secara terbuka dasar dan ruang lingkup instruksi tersebut.
Salah seorang warga mengaku telah tinggal selama sekitar tiga tahun dan selama ini dapat keluar-masuk kawasan tanpa kartu akses maupun pemindaian KTP. Ia menyatakan belum memiliki kartu akses karena keberatan terhadap biaya pembuatan kartu yang ditetapkan sepihak oleh pengelola.
Warga juga mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan tertulis kepada TMD, tetapi hingga kini belum memperoleh jawaban yang memberikan kepastian.
Legalitas dan Kewenangan TMD Kembali Dipertanyakan
Bagi warga, kejadian 9 November bukan sekadar persoalan prosedur keamanan. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: atas dasar hukum apa TMD berwenang mengatur akses penghuni, menetapkan biaya kartu akses, serta mengelola layanan lingkungan di kawasan Lippo Village?
Warga meminta kejelasan mengenai status badan hukum pengelola, dasar penunjukan TMD, serta dokumen atau kesepakatan yang menjadi landasan kewenangannya. Mereka juga mempertanyakan dasar penetapan dan penggunaan iuran pengelolaan lingkungan (IPKL), termasuk transparansi peruntukan dan pertanggungjawabannya.
Selain itu, status penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas kawasan masih menjadi persoalan yang membutuhkan kejelasan.
Sebelumnya, pada 28 Oktober 2026, Warga Lippo Village Karawaci (LVK) telah menggelar aksi di Menara Matahari. Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan tuntutan mengenai kejelasan penyerahan PSU, dokumen kepemilikan seperti AJB, transparansi IPKL, serta dasar hukum dan kewenangan TMD dalam mengelola kawasan.
Warga Minta Klarifikasi dan Kepastian
Atas kejadian terbaru tersebut, warga meminta TMD segera memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar pembatasan akses, kewajiban pemindaian KTP, biaya kartu akses, dan tidak diangkutnya sampah rumah tangga.
Warga juga meminta pengelola membuka dokumen yang menjelaskan legalitas dan kewenangan TMD, dasar pemungutan IPKL, serta status penyerahan PSU. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tangerang diharapkan turut memfasilitasi penyelesaian persoalan ini.
Warga menegaskan tidak menolak penataan keamanan maupun pengelolaan lingkungan. Namun, kebijakan yang berdampak langsung pada akses ke tempat tinggal dan layanan penghuni harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, serta tidak mengabaikan hak-hak penghuni.
Warga berharap TMD segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan di lapangan. Kepastian hukum dan perlakuan yang adil merupakan hal mendasar yang dibutuhkan penghuni di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
Catatan redaksi: Keterangan kejadian dalam berita ini berdasarkan informasi warga. Identitas penghuni tidak dicantumkan untuk melindungi privasi. Pengelola kawasan dipersilakan menyampaikan klarifikasi atau hak jawab.
