Asammanis. News, Jakarta Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP PASPROBO) menyampaikan pernyataan sikap resmi, Jumat (13/11/2026), menyikapi dinamika politik, ketatanegaraan, serta isu keamanan nasional terkini demi menjaga stabilitas bangsa dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan konsolidasi nasional DPP PASPROBO.
Baca Juga . . .
Dalam pernyataan resminya, DPP PASPROBO menyampaikan 7 poin sikap tegas:
*1. Apresiasi Tertinggi untuk Gibran Rakabuming Raka*
DPP PASPROBO menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi nyata yang telah diberikan selama menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto membangun fondasi pemerintahan yang kuat.
*2. Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Presiden Prabowo*
DPP PASPROBO berkomitmen penuh untuk berdiri di garda terdepan dalam mendukung, mengamankan, dan mengawal seluruh kebijakan serta program strategis Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada kesejahteraan, kemandirian, dan kepentingan rakyat Indonesia.
*3. Dukung Penuh Hak Prerogatif Presiden Soal Wapres*
DPP PASPROBO menghormati sepenuhnya hak prerogatif serta keputusan politik Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan sosok Wakil Presiden. Siap memberikan dukungan penuh demi memastikan keberlanjutan sinergi kepemimpinan nasional yang solid dan efektif.
*4. Usut Tuntas Penyadapan Terhadap Presiden*
DPP PASPROBO mengecam keras segala bentuk tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan keamanan kepala negara. Mendesak aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan hingga ke akar-akarnya.
*5. Tuntut Hukuman Mati Bagi Jenderal Pelaku Penyadapan dan Makar*
Tindakan penyadapan terhadap kepala negara yang disertai upaya makar adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi, bangsa, dan negara. DPP PASPROBO menuntut agar para oknum jenderal yang terbukti terlibat dalam praktik penyadapan dan pemufakatan makar dijatuhi hukuman seberat-beratnya, yakni hukuman mati, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
*6. Tangkap Aktor Utama / Dalang Intelektual*
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. DPP PASPROBO mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap, mengadili, dan membongkar identitas aktor utama (dalang intelektual) yang menggerakkan operasi penyadapan serta upaya makar tersebut.
*7. Cabut Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera*
Sebagai bentuk sanksi moral dan ketegasan negara terhadap pengkhianatan amanah bangsa, DPP PASPROBO mendesak pemerintah untuk segera mencabut gelar dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera yang pernah diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan terhadap kedaulatan negara ini.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kebangsaan DPP PASPROBO dalam menjaga marwah Presiden Republik Indonesia serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
*Jakarta, 13 November 2026*
*DEWAN PIMPINAN PUSAT*
*PASUKAN PRABOWO (DPP PASPROBO)*
*Saiful Chaniago*
Ketua Umum
*Sukarya Putra*
Sekretaris Jenderal
