ASAMMANISNEWS,JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku semakin serius mengawal percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat, aparat keamanan, SKK Migas, dan pihak Inpex guna memastikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian dapat segera diselesaikan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, yang berlangsung di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 13/11/2026.
Pertemuan strategis ini menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan proyek yang memiliki nilai penting bagi pembangunan ekonomi daerah maupun ketahanan energi nasional.
Baca Juga . . .
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen kuat untuk mengawal seluruh proses pembangunan Blok Masela agar berjalan sesuai tahapan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), terutama terkait kompensasi, relokasi rumah warga, bantuan biaya hidup, penggantian tanaman tumbuh, serta bantuan peralatan hidup bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mendorong Inpex dan KJPP agar mempercepat realisasi pembayaran kompensasi berdasarkan hasil penilaian serta data masyarakat yang telah diverifikasi.
Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, yang juga menjabat Ketua Tim Terpadu PDSK, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan seluruh proses penyelesaian dampak sosial dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, Inpex, dan unsur keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran tahapan pelaksanaan proyek.
Keterlibatan unsur TNI dan Polri, termasuk Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, serta Danlantamal IX, turut memperkuat koordinasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah pelaksanaan proyek.
Selain itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga dilibatkan agar setiap kebijakan dan langkah penanganan di lapangan dapat terkoordinasi dengan baik.
Gubernur Hendrik Lewerissa memandang bahwa pembangunan Blok Masela harus menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku, membuka peluang pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada persoalan mendasar yang berlarut-larut, terutama menyangkut hak masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan fasilitas proyek.
Melalui koordinasi bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, Inpex, dan seluruh unsur terkait, Pemprov Maluku optimistis penyelesaian PDSK dapat segera dituntaskan sehingga tahapan pembangunan Blok Masela dapat bergerak lebih cepat.
Pemerintah berharap proyek strategis nasional tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
