ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah memenuhi syarat verifikasi materiel.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat DKPP Nomor 924/DKPP/SET-02/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, yang ditujukan kepada Paman Nurlette, S.H. dan Novi Manaban, S.H. selaku pihak pengadu.
Dalam surat tersebut, DKPP menyampaikan bahwa pengaduan dengan Nomor 31-P/L-DKPP/XI/2026 telah melalui tahapan verifikasi materiel berdasarkan Berita Acara Rapat Verifikasi Materiel Nomor BA-27/DKPP/SET-02/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.
Baca Juga . . .
Terdapat tiga pokok aduan yang disampaikan kepada DKPP. Pertama, dugaan bahwa para teradu tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen persyaratan pendidikan berupa ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 pada Pemilu 2024.
Kedua, dugaan pelanggaran kode etik terkait pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya mengenai dugaan penyelundupan norma dalam Pasal 18 Ayat (3).
Ketiga, dugaan tidak diberikannya akses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Berdasarkan hasil rapat verifikasi materiel tersebut, DKPP menyatakan pengaduan memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, perkara tersebut akan diserahkan kepada Bagian Persidangan untuk diproses lebih lanjut.
Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris DKPP, Drs. Syarmadani, M.Si., itu juga mencantumkan sejumlah landasan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2017.
Lolosnya pengaduan dalam verifikasi materiel menjadi tahapan penting dalam proses penanganan perkara etik tersebut. Namun, keputusan ini belum merupakan putusan yang menyatakan para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Proses selanjutnya akan menentukan bagaimana DKPP memeriksa dan menilai pokok-pokok pengaduan yang telah disampaikan para pengadu. (AM.N-SBR)
