ASAMANIS.NEWS – TIAKUR – Dugaan korupsi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara pembangunan dan peningkatan dua ruas jalan lapen yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan dalam konferensi pers oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga . . .
Perkara ini berkaitan dengan dua paket pekerjaan infrastruktur dengan total nilai kontrak mencapai Rp9.353.319.000. Paket pertama adalah pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day senilai Rp5.343.934.000, sedangkan paket kedua berupa peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak Rp4.009.385.000.
Kedua proyek tersebut dilelang pada 12 September 2025. Dalam proses tender, PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang untuk mengerjakan kedua paket pekerjaan.
Kontrak kemudian ditandatangani pada 10 Oktober 2025 antara PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens. Namun, hingga masa pelaksanaan kontrak berakhir, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan realisasi pekerjaan fisik atau tercatat mencapai nol persen.
Pengawasan Proyek Dipersoalkan
Dalam penyidikan, jaksa menemukan sejumlah dugaan kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian proyek.
Terhadap ID selaku PPK, penyidik menduga yang bersangkutan tidak menjalankan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. Ia disebut tidak melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak membangun koordinasi dengan PPTK maupun pihak kontraktor.
Persoalan lain yang menjadi perhatian penyidik adalah tidak dicairkannya jaminan uang muka pekerjaan sebesar Rp2.483.685.383 meskipun proyek tidak menunjukkan perkembangan fisik.
Dalam tahapan penanganan keterlambatan hingga pemutusan kontrak, PPK disebut hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik juga menemukan bahwa tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, serta mekanisme addendum kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing proyek diduga tidak melakukan pemantauan langsung terhadap pekerjaan di lapangan. Keduanya juga disebut tidak menjalankan koordinasi dengan konsultan pengawas dan tidak menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan kepada PPK.
Penyidik menduga kedua PPTK tersebut telah mengetahui tidak adanya perkembangan pekerjaan, tetapi tidak mengambil langkah pengendalian sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Kerugian Negara Capai Rp2,48 Miliar
Temuan penyidik diperkuat hasil pemeriksaan ahli fisik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk proyek Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk proyek Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kedua pekerjaan seharusnya telah mencapai progres fisik 100 persen pada 2025. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat realisasi pekerjaan fisik atau progres nol persen.
Adapun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp2.483.685.383.
Kerugian tersebut berkaitan dengan pencairan uang muka pekerjaan yang tidak diikuti pelaksanaan proyek sesuai kontrak, sementara jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Atas hasil penyidikan tersebut, ketiga tersangka disangkakan dengan ketentuan Pasal 603 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional sebagai dakwaan primair.
Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Tiga Tersangka Ditahan 20 Hari
Dalam proses penyidikan, Kejari MBD telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli. Penyidik menyatakan penanganan perkara masih terus dikembangkan, termasuk membuka kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Setelah penetapan tersangka, ketiganya langsung menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak Kamis (12/11/2026), berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejari MBD menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan negara, khususnya pada proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pelaksanaan proyek pembangunan daerah, terutama menyangkut tanggung jawab pejabat pengelola kegiatan, efektivitas pengawasan, serta kepastian bahwa anggaran publik benar-benar menghasilkan pembangunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. (AM.N-SBR)
