ASAMMANIS.NEWS – Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/26).
Provinsi Maluku diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di seluruh Indonesia.
Baca Juga . . .
Dalam pelaksanaan uji publik tersebut, tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu. Forum ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.
Uji Publik menjadi ruang evaluasi sekaligus pendalaman terhadap komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan oleh badan publik. Melalui forum ini, badan publik diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi telah memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah”, tegas Vanath.
Selanjutnya Vanath menjelaskan bahwa “Komitmen Pemerintah Maluku terhadap keterbukaan informasi merupakan bagian dari arah pembangunan daerah Tahun 2025-2029 secara khusus yang tertuang dalam Sapta Cita misi pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan dan akuntabel.”
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahapan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik yang terbuka, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.
Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban badan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif. (AM.N)
