ASAMMANIS.NEWS – AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda), Pemkot menggelar Sosialisasi, Pendampingan, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026, sebagai langkah strategis menghadapi penilaian nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (22/7), dibuka oleh Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Ambon, Rustam Simanjutak, serta diikuti para Kepala Tata Usaha, administrator, pengelola pelayanan publik di seluruh perangkat daerah, puskesmas, hingga perwakilan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Dalam sambutannya, Rustam menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, setiap aparatur sipil negara (ASN) dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit-belit.
Baca Juga . . .
“Sebagai ASN, sudah menjadi kewajiban kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengeluhkan pelayanan pemerintah di media sosial hanya karena pengurusan surat, berkas, atau izin yang dibiarkan berlarut-larut,” tegas Rustam.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ambon agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten. SOP tersebut menjadi jaminan bahwa pelayanan kepada masyarakat berlangsung cepat, akuntabel, transparan, serta terbebas dari pungutan liar, kolusi, dan nepotisme.
Rustam menambahkan, PEKPPP menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, mulai dari kemudahan masyarakat memperoleh informasi, proses pengajuan layanan, fasilitas yang tersedia, hingga penerimaan hasil pelayanan.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Ambon, Arthur Solsolay, mengungkapkan bahwa pelaksanaan PEKPPP tahun 2026 mengalami perubahan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, jika sebelumnya KemenPANRB hanya menetapkan dua hingga tiga OPD sebagai lokus penilaian, kini cakupan evaluasi diperluas menjadi 30 persen dari seluruh unit pelayanan publik, termasuk puskesmas dan sekolah.
“Melalui hasil asistensi KemenPANRB pada 2 Juli 2026, Kota Ambon ditetapkan memiliki 71 unit lokus penilaian, yang terdiri atas 44 OPD termasuk kecamatan, 22 puskesmas, tiga SMP Negeri yaitu SMP Negeri 2, 4, dan 6, serta dua SD Negeri, yakni SD Negeri 29 dan SD Negeri 70,” jelas Arthur.
Untuk memastikan seluruh unit siap menghadapi evaluasi, Bagian Organisasi akan melakukan pendampingan intensif kepada seluruh lokus penilaian. Pendampingan dilakukan mulai dari proses penginputan data, penyusunan dokumen pendukung, hingga identifikasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing unit pelayanan.
“Kami akan menyusun jadwal pendampingan bagi seluruh admin di 71 unit lokus agar proses penginputan data berjalan baik, terkontrol, dan setiap kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum proses evaluasi berlangsung,” katanya.
Arthur berharap sosialisasi ini mampu menyamakan persepsi seluruh pengelola pelayanan publik sehingga setiap indikator PEKPPP dapat dipenuhi secara maksimal melalui sistem informasi pelayanan publik yang telah disiapkan.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Ambon optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meraih hasil terbaik dalam penilaian PEKPPP 2026, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (AM.N-MS)
