ASAMMANIS.NEWS – TERNATE – Dugaan penyimpangan dalam proses akademik di IAI As-Siddiq Kie Raha, Maluku Utara, mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya indikasi penerbitan ijazah kepada mahasiswa yang diduga tidak menjalani tahapan perkuliahan sebagaimana mestinya.
Isu tersebut mencuat setelah muncul laporan mengenai dugaan manipulasi data akademik terhadap sejumlah mahasiswa tertentu. Mereka disebut tetap dinyatakan memenuhi syarat kelulusan meskipun proses akademiknya diduga tidak berjalan sesuai ketentuan kampus.
Dalam praktik yang diduga berlangsung secara tertutup itu, terdapat indikasi perubahan data administrasi akademik agar status mahasiswa terlihat lengkap. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya informasi mengenai pembayaran tambahan di luar mekanisme resmi.
Tak hanya itu, persoalan juga muncul pada tahapan penyelesaian tugas akhir. Beberapa mahasiswa diduga dapat memperoleh gelar sarjana tanpa melalui proses penyusunan skripsi maupun sidang ujian akhir yang semestinya menjadi syarat utama kelulusan program strata satu (S1).
Padahal, skripsi merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan tinggi sebagai bentuk pengujian kemampuan akademik mahasiswa sebelum dinyatakan lulus.
Dugaan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya lulusan yang tidak tercatat mengikuti prosesi wisuda, namun tetap memperoleh ijazah resmi. Nama mereka disebut tetap masuk dalam dokumen kelulusan dan arsip akademik.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan secara resmi dikabarkan justru mengalami kesulitan saat hendak mengambil ijazah. Mereka disebut diminta membayar sejumlah biaya tambahan yang tidak tercantum dalam aturan resmi kampus.
Situasi ini memicu kekhawatiran banyak pihak, terutama karena kampus tersebut merupakan lembaga pendidikan yang mencetak calon tenaga pendidik dan tokoh agama di Maluku Utara.
Pengamat pendidikan menilai dugaan praktik semacam itu dapat merusak kredibilitas dunia pendidikan tinggi serta berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Selain itu, beredar pula dugaan adanya keterlibatan figur berpengaruh di lingkungan politik lokal yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan persoalan tersebut. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu alasan mengapa isu tersebut selama ini tidak banyak terungkap ke publik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kampus maupun pihak terkait lainnya mengenai berbagai tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah pihak juga disebut belum mendapat tanggapan.
Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak aparat penegak hukum serta lembaga pengawas pendidikan tinggi untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat. (AM.N-SBR)
















