ASAMMANIS.NEWS – KARAWANG – Pemerintah memperkuat infrastruktur kelistrikan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasokan listrik sekaligus membantu rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, sebuah gardu distribusi berkapasitas 50 kVA dan jaringan tiang listrik baru telah dibangun untuk memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat setempat.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau pelaksanaan program tersebut pada Kamis (15/10/2026). Dalam kunjungan itu, Bahlil melihat langsung infrastruktur kelistrikan, menyalakan kWh meter, serta berdialog dengan warga penerima manfaat.
Baca Juga . . .
Bahlil menjelaskan, wilayah tersebut sebenarnya telah mendapatkan akses listrik. Namun, tegangan yang rendah membuat pasokan listrik belum optimal sehingga diperlukan penguatan jaringan agar masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik.
“Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat,” ujar Bahlil.
Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 0,549 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 0,91 kms, serta satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA di Dusun Prau Bosok.
Infrastruktur tersebut disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kelistrikan.
Program Lisdes juga dilengkapi dengan BPBL yang menyasar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri, khususnya masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh akses listrik secara mandiri.
Melalui BPBL, penerima manfaat mendapatkan instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Menurut Bahlil, Lisdes dan BPBL memiliki peran yang saling melengkapi. Lisdes berfokus pada pembangunan dan penguatan infrastruktur jaringan listrik, sedangkan BPBL membantu rumah tangga memperoleh sambungan listrik sendiri tanpa harus bergantung pada sambungan milik tetangga.
Bahlil menyebutkan, secara nasional masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik serta jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Karena itu, pemerintah daerah bersama PLN diminta terus mengidentifikasi desa, dusun, dan rumah tangga yang membutuhkan pembangunan jaringan maupun pemasangan sambungan baru.
Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati akses listrik pada 2029–2030.
“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil.
Di Kabupaten Karawang, program BPBL pada 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Sementara itu, pada 2026 program tersebut menargetkan 683 rumah tangga.
Dari target 2026 tersebut, sebanyak 299 rumah tangga telah menikmati aliran listrik, 360 rumah tangga telah terpasang instalasi dan menunggu penyalaan, sedangkan 24 rumah tangga lainnya masih dalam tahap pemasangan instalasi.
Khusus di Kecamatan Cilamaya Wetan, BPBL tahun 2026 menargetkan 52 rumah tangga penerima manfaat.
Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, Program Lisdes tahun 2025 telah menjangkau 210 lokasi dan melayani 10.893 pelanggan. Adapun BPBL pada tahun yang sama diberikan kepada 15.831 rumah tangga.
Untuk 2026, program BPBL di Jawa Barat ditargetkan menjangkau 25.000 rumah tangga.
Pemerintah berharap penguatan jaringan listrik dan penambahan sambungan rumah tangga tidak hanya meningkatkan akses penerangan, tetapi juga mendukung aktivitas pendidikan, membuka peluang usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Melalui pelaksanaan Lisdes dan BPBL, pemerintah berupaya memperluas pemerataan akses energi hingga ke wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan kelistrikan secara memadai. Dengan demikian, masyarakat di kawasan pesisir maupun daerah lainnya diharapkan dapat menikmati manfaat listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. (AM.N-SBR)
