ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan langkah pengembangan program campuran biofuel E50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Arahan penyusunan program E50 disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama 2026 yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9). Sidang tersebut membahas arah kebijakan serta penguatan ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah mendapat arahan dari Presiden untuk mempelajari pelaksanaan program B50 dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai salah satu acuan dalam penyusunan E50.
Baca Juga . . .
“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” ujar Bahlil usai mengikuti sidang di Istana Merdeka, Kamis (17/9).
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM dari dalam negeri. Ia menyebut konsumsi solar nasional saat ini berada di kisaran 39 juta kiloliter per tahun, sementara konsumsi bensin mencapai sekitar 39–40 juta kiloliter per tahun.
Selain pengembangan E50, pemerintah juga menyiapkan langkah peningkatan produksi minyak melalui eksplorasi cekungan dan blok-blok baru. Pemerintah juga mendorong optimalisasi produksi dari sumur-sumur tua dengan memanfaatkan teknologi.
Bahlil mengatakan, terdapat sekitar 45.000 sumur tua yang akan dioptimalkan. Pemerintah, kata dia, juga menekankan pengelolaan sumur-sumur tersebut secara profesional untuk memastikan produksi dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi. Selain itu Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional dan tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut,” kata Bahlil.
Optimalisasi sumur tua menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak nasional di tengah kebutuhan BBM yang terus berjalan. Langkah tersebut berjalan beriringan dengan upaya menemukan sumber produksi baru melalui kegiatan eksplorasi.
Rencana Badan Usaha Khusus Migas
Dalam sidang tersebut, Bahlil juga menyampaikan rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas.
Menurutnya, lembaga tersebut nantinya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemerintah masih menyiapkan formulasi regulasi yang dinilai dapat memperkuat peran BUK, khususnya dalam aspek perizinan.
“Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan lintas sektor menjadi penghambat peningkatan lifting kita,” tegas Bahlil.
Pemerintah kini menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari penyusunan program E50, eksplorasi sumber minyak baru, optimalisasi sumur tua, hingga penguatan tata kelola sektor migas.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produksi energi domestik sekaligus menjaga ketersediaan BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan perekonomian nasional. (AM.N-SBR)
