ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan proyeksi sektor energi nasional tahun 2027 di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih berlangsung. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kebijakan energi tetap berpihak kepada masyarakat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Kerja, Senin (15/6), menyepakati usulan Asumsi Dasar Sektor ESDM pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menegaskan fokus anggaran tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor energi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sejumlah program strategis menjadi prioritas, di antaranya pembangunan listrik desa, program converter kit bagi petani, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Baca Juga . . .
Pemerintah menilai kebijakan energi tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketahanan pasokan nasional, tetapi juga harus mampu meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor migas, rapat kerja menyepakati asumsi rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada pada kisaran USD70 hingga USD95 per barel.
Sementara itu, target lifting minyak dan gas bumi disepakati sebesar 1.556 hingga 1.610 ribu Barrel Oil Equivalent per Day (BOEPD). Rinciannya terdiri atas lifting minyak bumi sebesar 605 hingga 620 ribu Barrel Oil per Day (BOPD), serta lifting gas bumi sebesar 951 hingga 990 ribu BOEPD.
Selain itu, asumsi cost recovery ditetapkan pada kisaran USD10,1 miliar hingga USD11,5 miliar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih membuka ruang pembahasan untuk meningkatkan kapasitas lifting migas nasional melalui optimalisasi kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Untuk porsi yang ini bisa kita diskusikan, mana ruang yang lebih untuk bisa kita bicarakan dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas lifting daripada seluruh KKKS yang ada di negara kita,” ujar Bahlil dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Di sisi lain, asumsi volume Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tahun 2027 juga turut disepakati. Volume BBM bersubsidi diproyeksikan berada pada kisaran 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL).
Dari jumlah tersebut, volume minyak tanah ditetapkan sebesar 0,543 juta hingga 0,561 juta KL, sedangkan minyak solar mencapai 18,80 juta hingga 19,00 juta KL. Adapun volume LPG subsidi 3 kilogram dipatok sebesar 8 juta metrik ton (MT).
Rapat kerja juga menyepakati subsidi tetap minyak solar (Gasoil 48) sebesar Rp1.000 per liter. Sementara subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun.
Bahlil menegaskan, asumsi makro sektor migas yang disampaikan saat ini masih bersifat dinamis dan akan diperbarui dengan angka yang lebih presisi pada Juli atau Agustus 2026, menyesuaikan perkembangan situasi geopolitik global.
“Menyangkut dengan asumsi makro kita di sektor migas, sekali lagi saya katakan bahwa ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah yang dibaca oleh Bapak Presiden, sambil menunggu dinamika geopolitik nanti. Masuk bulan Juli atau Agustus baru kita bisa menempatkan angka yang agak sedikit presisi,” katanya. (AM.N-SBR)
