ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2027. Melalui postur belanja yang difokuskan pada pelayanan publik, sebagian besar anggaran ESDM diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi dan berbagai program strategis yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dari total pagu indikatif Kementerian ESDM sebesar Rp27,33 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI dalam rapat kerja di Jakarta, Senin (15/6).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penggunaan anggaran kementerian.
Baca Juga . . .
“Karena itu hanya sekitar 13 persen dari total pagu anggaran Kementerian ESDM yang digunakan untuk operasional. Selebihnya kami fokuskan untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 bersama Komisi XII DPR RI.
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas yang akan dibiayai pada tahun depan meliputi bantuan converter kit untuk petani, pembangunan jaringan gas kota (jargas), proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem), pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Cirebon-Bandung, hingga program listrik desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu.
Untuk program converter kit bagi petani, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp158,5 miliar. Sementara proyek strategis Pipa Gas Dusem memperoleh alokasi Rp3,94 triliun guna mendukung distribusi gas dari wilayah surplus menuju daerah yang membutuhkan di Sumatera dan Jawa.
Di sektor hilir gas bumi, pembangunan jaringan gas kota mendapat anggaran sebesar Rp5,21 triliun. Program tersebut diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG dengan memanfaatkan gas alam sebagai sumber energi alternatif.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pemerataan akses listrik nasional melalui pembangunan infrastruktur listrik desa yang memperoleh alokasi Rp9,74 triliun. Adapun program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu mendapat dukungan anggaran sebesar Rp520 miliar.
Pemerintah menilai kedua program tersebut penting untuk mempercepat pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah yang masih mengalami keterbatasan layanan kelistrikan.
Pada saat yang sama, Kementerian ESDM turut melanjutkan pembangunan infrastruktur energi strategis melalui proyek pipa transmisi gas Semarang-Solo dengan alokasi Rp702,38 miliar serta pipa gas Cirebon-Bandung sebesar Rp577,56 miliar. Kedua proyek multiyears tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas jaringan gas nasional dan meningkatkan keandalan pasokan energi antarwilayah.
Di sektor energi baru terbarukan (EBT), pemerintah juga menyiapkan berbagai program transisi energi. Untuk mendukung pengembangan energi ramah lingkungan, Kementerian ESDM mengalokasikan Rp635,2 miliar untuk program motor listrik, Rp815,6 miliar untuk program kompor listrik, serta Rp58,58 miliar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Bahlil mengatakan program kompor listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap LPG sekaligus memperluas pemanfaatan sumber energi alternatif nasional.
“Ke depan kita tidak hanya bergantung pada LPG, tetapi juga memanfaatkan sumber energi lain termasuk CNG,” katanya.
Melalui postur anggaran tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional, memperluas pemerataan pembangunan, serta menghadirkan akses energi yang lebih inklusif hingga ke pelosok daerah. (AM.N-SBR)
