ASAMMANIS.NEWS – AMBON, MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Polda Maluku dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi sebaran abu vulkanik dari erupsi sejumlah gunung api aktif di Indonesia.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Lantai II, Selasa (8/9/26).
Rakor dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, BMKG, Angkasa Pura, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor sejak dini. Menurutnya, langkah antisipasi harus disiapkan secara terukur agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mampu merespons cepat apabila sebaran abu vulkanik berdampak ke wilayah Maluku.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Maluku yang telah menggagas rapat koordinasi ini. Langkah seperti ini penting dilakukan sedini mungkin agar kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik,” ujar Sadali.
Ia mengatakan, ancaman abu vulkanik tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu transportasi dan mobilitas masyarakat.
Menurutnya, aktivitas penerbangan maupun perjalanan antardaerah dapat terdampak apabila sebaran abu vulkanik semakin meluas. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena sejumlah agenda dan kegiatan berskala nasional membutuhkan kelancaran mobilitas dari dan menuju Maluku.
“Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas,” katanya.
Sadali berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat, termasuk berbagai agenda nasional yang melibatkan Maluku, dapat kembali berjalan normal.
Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, Sadali meminta seluruh unsur terkait menyiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia juga memastikan berbagai sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku siap dikoordinasikan dan dimanfaatkan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas,” tegasnya.
Sadali menekankan bahwa kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap potensi ancaman, kata dia, harus dihadapi dengan perencanaan matang, koordinasi yang solid, serta dukungan sumber daya yang memadai.
“Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi dari berbagai potensi ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi tersebut,” ujarnya.
Ia pun kembali mengapresiasi langkah Polda Maluku yang menginisiasi rakor tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, BMKG, pengelola transportasi udara, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci menghadapi potensi dampak abu vulkanik.
“Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wujud pengabdian dan kepedulian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami mendukung sepenuhnya gagasan dan langkah koordinasi yang dilakukan pada hari ini,” pungkas Sadali.
Rakor tersebut diharapkan menghasilkan kesiapan lintas sektor yang lebih solid, sehingga setiap perkembangan terkait sebaran abu vulkanik dapat direspons secara cepat dan terpadu, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas di Maluku. (AM-MS)
