ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy serta rehabilitasi 141 Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan RI. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tersebar di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
Usulan itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan II RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur meminta dukungan pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembenahan infrastruktur kesehatan di Maluku dengan target pelaksanaan pada 2027.
Baca Juga . . .
Salah satu agenda utama yang diperjuangkan adalah renovasi total RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Maluku. Pembenahan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas rumah sakit, memperbaiki kualitas fasilitas, serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat.
Gubernur menegaskan, pengembangan fasilitas kesehatan di Maluku harus dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah yang terdiri atas wilayah kepulauan.
Dalam skema pengembangan tersebut, Pemprov Maluku mengusulkan optimalisasi fungsi RSUD dr. M. Haulussy dengan dukungan RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga. Kedua rumah sakit yang memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit itu diharapkan dapat saling melengkapi dalam memberikan pelayanan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun layanan.
Pengembangan tersebut juga perlu ditunjang ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis. Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan yang terintegrasi.
“Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegas Gubernur.
Selain rumah sakit rujukan, Pemprov Maluku juga mengajukan dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perbaikan 141 unit Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota.
Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, dari total 141 Puskesmas tersebut, sebanyak 62 unit mengalami kerusakan ringan, 38 unit rusak sedang, dan 41 unit masuk kategori rusak berat.
Menurut Gubernur, kondisi infrastruktur Puskesmas menjadi perhatian serius karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Terlebih, sebagian masyarakat Maluku tinggal di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas rumah sakit.
Karena itu, rehabilitasi Puskesmas dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas tanpa terkendala keterbatasan sarana maupun kondisi geografis.
Melalui audiensi tersebut, Pemprov Maluku berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan dukungan konkret terhadap usulan pembenahan infrastruktur kesehatan, baik di tingkat rumah sakit rujukan maupun fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Renovasi RSUD dr. M. Haulussy dan rehabilitasi 141 Puskesmas diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan daerah, sekaligus memperkecil kesenjangan akses pelayanan antara masyarakat di pusat perkotaan dan warga yang bermukim di pulau-pulau terluar.
Pemprov Maluku menegaskan, pemerataan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan daerah agar seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi tempat tinggal, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. (AM.N-SBR)
