ASAMMANIS.NEWS – JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan Papua yang harmonis dan damai melalui penguatan kerukunan umat beragama. Hal tersebut disampaikannya usai Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama (Kemenag) yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Papua, Sabtu (3/1/2026).
Menurut Mathius, kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam pembangunan di Tanah Papua. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Agama dalam menjaga dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Mathius menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat atas peringatan HAB ke-80 Kemenag. Ia berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua, terus meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.
Baca Juga . . .
“Harapan saya, Kementerian Agama terus mendarmabaktikan diri dalam tugas-tugas mulia, terutama mencerdaskan generasi muda melalui penguatan akhlak. Dengan benteng moral yang kuat, Papua akan melahirkan generasi emas di masa depan,” ujarnya.
Mathius juga mendorong agar layanan Kemenag menjangkau seluruh kabupaten di Papua sehingga pelayanan keagamaan dapat dirasakan secara adil dan merata. Ia menilai toleransi dan kerukunan umat beragama di Papua telah terbangun sejak lama dan menjadi bagian dari jati diri masyarakat.
“Sejak saya menjabat sebagai Kapolda Papua hingga kini sebagai Gubernur, saya melihat toleransi di Tanah Papua sangat luar biasa. Ini warisan para leluhur yang harus terus dijaga dan diperkuat, bukan justru dilemahkan oleh pemekaran wilayah,” tegasnya.
Terkait upaya meraih Harmony Award, Mathius menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan kerukunan dan toleransi benar-benar hidup dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, menyatakan bahwa keharmonisan kehidupan beragama di Papua merupakan hasil kerja kolektif berbagai elemen, terutama tokoh agama dan lembaga keagamaan.
“Papua dengan slogan Papua Tanah Damai bukan sekadar jargon, tetapi telah menjadi praktik dan budaya bersama. Ini tidak lepas dari peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), majelis-majelis agama, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan,” ungkapnya.
Klemens menambahkan, hampir tidak terdapat konflik di Papua yang murni dipicu oleh persoalan agama. Menurutnya, isu agama kerap diseret dalam persoalan lain, namun dapat diredam berkat peran aktif para tokoh dan majelis agama.
Terkait Harmony Award, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus lahir dari realitas yang benar-benar dialami masyarakat, bukan sekadar formalitas.
“Harmony harus nyata, dirasakan, dan dinikmati masyarakat. Bukan karena hal lain, tetapi karena suasana damai itu memang hidup,” jelasnya.
Lebih lanjut, Klemens menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Menurutnya, sinergi program dan kemitraan yang kuat menjadi kunci menjaga stabilitas dan keharmonisan di Papua.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenag Provinsi Papua akan mengajukan permohonan audiensi dengan Menteri Agama RI guna memperkuat koordinasi serta membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Papua. AM.N-AMD
