ASAMMANIS.NEWS – Jakarta – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen penguatan tata kelola dan peningkatan daya saing BPD Maluku Maluku Utara saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2026 yang digelar di GIIA Maluku Hotel, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran direksi dan komisaris BPD Maluku Maluku Utara, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, Wakil Gubernur Maluku Utara, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta perwakilan Bank DKI.
Dalam forum itu, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2026. RUPST juga menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham sesuai ketentuan, serta memperkuat langkah perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan.
Baca Juga . . .
Dalam arahannya, Lewerissa menegaskan bahwa kebijakan manajemen, termasuk pemberian bonus kinerja, telah diputuskan sesuai mekanisme tata kelola perusahaan dan menjadi kewenangan manajemen.
“Keputusan mengenai bonus kinerja sudah final dan menjadi kewenangan manajemen. Pemberian insentif dikaitkan dengan pencapaian target serta efisiensi dalam proses restrukturisasi yang sedang dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat kondisi internal bank dan menjaga stabilitas operasional di tengah dinamika sektor keuangan.
Selain itu, Lewerissa mendorong pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang saham untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan pembiayaan dari BPD Maluku Maluku Utara guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan layanan pembiayaan dari BPD Maluku Maluku Utara. Sebagai bank milik daerah, bank ini harus menjadi mitra utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbandingan suku bunga antarbank tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan struktur biaya dana (cost of fund), komposisi dana pihak ketiga, serta profil risiko masing-masing lembaga keuangan.
“Tidak bisa membandingkan suku bunga secara langsung tanpa melihat struktur biaya dana dan profil risiko masing-masing bank. Itu bukan perbandingan yang sebanding,” jelasnya.
Lewerissa memastikan jajaran direksi berkomitmen merespons setiap usulan pinjaman dari pemerintah kabupaten/kota secara profesional dan proporsional, dengan tetap menjaga kewajaran serta rasionalitas suku bunga.
“Kita pastikan besaran suku bunga tetap dalam batas yang wajar dan kompetitif, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Melalui RUPST Tahun Buku 2026 ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap sinergi antara pemegang saham dan manajemen semakin solid sehingga BPD Maluku Maluku Utara mampu tumbuh sehat, berdaya saing, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah di Maluku dan Maluku Utara. AM.N-SBR
