ASAMMANIS.NEWS – PIRU – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyatakan kekecewaan atas pemindahan proyek Maluku Integrated Port (MIP) dari Waesarisa ke Pulau Ambon. Meski demikian, organisasi kepemudaan itu meminta agar polemik tersebut tidak berlarut pada ekspresi kekecewaan semata, melainkan diikuti langkah konkret menghadirkan solusi alternatif bagi SBB.
Ketua DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, menegaskan bahwa proyek MIP sebelumnya menjadi harapan besar masyarakat karena diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa tersebut.
“Kami tentu kecewa karena ini menyangkut harapan masyarakat. Namun yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pernyataan politis atau curahan kekecewaan. DPRD Maluku harus mendorong dan mengeksekusi solusi pengganti yang nyata,” ujar Fahrul di Piru, Rabu (25/02/2026).
Baca Juga . . .
Menurutnya, secara geografis dan kesiapan lahan, kawasan Waesarisa dinilai layak untuk pengembangan pelabuhan terpadu. Kehadiran MIP, kata dia, berpotensi menjadi lokomotif ekonomi baru di SBB.
Kendati demikian, KNPI SBB mengaku memahami keputusan investor yang memindahkan proyek tersebut ke Pulau Ambon. Fahrul menyebut proyek MIP bukan bersumber dari APBN maupun APBD, melainkan investasi pihak ketiga yang mempertimbangkan aspek konektivitas, efisiensi logistik, serta kedekatan dengan infrastruktur strategis seperti Bandara Pattimura dan Pelabuhan Yos Soedarso.
“Kami tidak anti-investor. Kami memahami ini adalah keputusan bisnis. Namun setelah keputusan diambil, tanggung jawab politik dan moral berada pada pemerintah dan DPRD untuk memastikan SBB tidak dirugikan,” tegasnya.
Fahrul juga menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten SBB yang sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan investasi tersebut, termasuk kunjungan Bupati ke Osaka, Jepang, guna menjajaki dan memperkuat rencana kerja sama. Ia menilai upaya itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah, sekaligus melibatkan penggunaan energi dan anggaran daerah.
“Pemda sudah berikhtiar hingga ke Osaka untuk memperjuangkan rencana ini. Artinya ada kesungguhan dan ada anggaran yang terlibat dalam proses tersebut. Karena itu, ketika proyek ini tidak terealisasi di SBB, daerah ini sangat layak mendapatkan proyeksi strategis pengganti yang konkret dan bisa dieksekusi,” ujarnya.
KNPI SBB pun mendesak DPRD Maluku, khususnya perwakilan daerah pemilihan SBB, agar tidak berhenti pada narasi kekecewaan. Mereka diminta segera mendorong Pemerintah Provinsi Maluku menghadirkan proyek strategis alternatif di wilayah SBB.
“Jika MIP tidak dibangun di SBB, maka harus ada proyek besar lain yang diperjuangkan dan direalisasikan. Ini menyangkut keadilan pembangunan serta tanggung jawab terhadap harapan masyarakat,” kata Fahrul.
Selain itu, DPD KNPI SBB menyatakan dukungan moral kepada Pemerintah Kabupaten SBB untuk segera merumuskan proyeksi pembangunan strategis baru yang terukur, berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, serta mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. AM.N-SBR
