ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Gubernur Maluku mengapresiasi kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/04/2026).
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam tata kelola sektor energi yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan DPD RI, perwakilan Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS Inpex Maluku, unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD terkait, para bupati/wali kota se-Maluku, serta perwakilan PT Pertamina dan PT PLN wilayah Maluku.
Baca Juga . . .
Dalam keterangannya, Gubernur Maluku menegaskan bahwa kunjungan kerja ini membuka ruang dialog strategis dalam membahas berbagai tantangan sektor energi di daerah.
“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk bertukar gagasan, menyampaikan masukan, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan energi di Maluku,” ujar Gubernur.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyampaikan sejumlah persoalan faktual di lapangan, mulai dari keterbatasan akses energi hingga kebutuhan percepatan proyek strategis nasional. Berbagai masukan tersebut, kata dia, mendapat respons positif dari Komite II DPD RI maupun Kementerian ESDM.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela sebagai proyek strategis nasional di sektor migas. Dalam forum tersebut, Pemprov Maluku juga melakukan pembahasan langsung dengan pihak Inpex selaku operator proyek.
Gubernur menekankan pentingnya penyelesaian persoalan kompensasi lahan masyarakat secara adil dan bijaksana. Meski pihak operator mengacu pada regulasi yang berlaku, pemerintah daerah meminta agar aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
“Kami menegaskan bahwa ada ketentuan di tingkat desa terkait harga lahan. Agar proses pembangunan berjalan lancar, aspirasi masyarakat harus diakomodasi secara serius oleh pemerintah, Kementerian ESDM, maupun pihak Inpex,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan dialog dan keadilan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung kelancaran investasi di Maluku.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi. Pemerintah Provinsi Maluku berharap hasil kunjungan kerja ini dapat memperkuat pengawasan sektor energi sekaligus mendorong percepatan realisasi proyek-proyek strategis di daerah.
“Diskusi berjalan dinamis dan produktif. Ini menjadi langkah positif bagi kemajuan sektor energi dan pembangunan Maluku ke depan,” tutup Gubernur. AM.N-SBR
