ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur strategis dan diversifikasi sumber energi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di sejumlah wilayah Sumatra dengan kapasitas yang ditargetkan mampu menopang kebutuhan stok hingga 60 hari.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11). Pembangunan fasilitas penyimpanan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan energi di tengah dinamika kebutuhan dan kondisi pasar global.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan fasilitas tersebut akan difungsikan untuk menampung minyak mentah hasil impor sehingga Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih memadai.
Baca Juga . . .
“Kita akan membangun penyimpanan beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor minyak mentah. Target kita bisa sampai dalam 60 hari,” ujar Bahlil seusai rapat.
Menurut Bahlil, studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan fasilitas tersebut telah diselesaikan. Pemerintah selanjutnya akan melakukan peninjauan sejumlah lokasi mulai akhir tahun ini sebelum memasuki tahapan pembangunan.
Penentuan lokasi menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan pemerintah, terutama berkaitan dengan kelayakan teknis, keselamatan operasional, serta potensi risiko bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur penyimpanan minyak dibangun dengan mempertimbangkan aspek keamanan jangka panjang.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan tempat penyimpanan itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak mentah, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut meminta penjelasan mengenai kesiapan implementasi bioetanol E20. Menanggapi hal itu, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50.
Pelaksanaannya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian sebagai fondasi pengembangan bioetanol di dalam negeri.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” kata Bahlil.
Di sektor energi nabati lainnya, pemerintah juga memastikan program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri.
Melalui pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah, pengembangan bioetanol E20 hingga E50, serta keberlanjutan program biodiesel B50, pemerintah berupaya memperkuat berbagai aspek ketahanan energi nasional.
Rangkaian kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan energi, memperkuat ketersediaan cadangan, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif. Dengan demikian, Indonesia diharapkan memiliki sistem energi yang lebih mandiri dan mampu menghadapi dinamika pasar energi global. (AM.N-SBR)
