ASAMMANIS.NEWS – AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) menggelar diskusi strategis bertajuk “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” di Zest Hotel Ambon, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem data pembangunan di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks. Fokus utama pengembangan diarahkan pada integrasi data spasial serta penerapan mekanisme pengendalian mutu (quality control) guna memastikan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin, mengatakan data kini menjadi aset strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di era transformasi digital.
Baca Juga . . .
Menurutnya, pengembangan fitur data spasial memiliki nilai penting karena mampu memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas dan terukur.
“Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” ujar Renwarin.
Ia menambahkan, penerapan quality control menjadi langkah krusial untuk menjaga validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan dalam portal maupun dashboard eksekutif pemerintah daerah.
Sementara itu, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menegaskan bahwa data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi kondisi dan keberadaan kelompok rentan agar akses terhadap layanan dasar dapat dipastikan berjalan optimal.
Menurut Odie, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menuntut ketersediaan data yang mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ia mencontohkan, rasio fasilitas pendidikan di Maluku berbeda dengan daerah di Pulau Jawa. Di Maluku, satu sekolah rata-rata hanya menampung sekitar 200 siswa, sedangkan di Pulau Jawa dapat mencapai 900 siswa.
“Data spasial yang akurat akan membantu mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” katanya.
Pengembangan platform Lawamena Satu Data juga disebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Maluku. Pemerintah provinsi melaporkan bahwa gubernur tertarik memanfaatkan aplikasi tersebut secara langsung untuk memantau sebaran unit layanan serta kondisi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Melalui forum koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan platform Lawamena Satu Data guna memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan program SKALA diharapkan mampu menciptakan fondasi data yang kuat dalam mendukung pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku. (AM.N-SBR)
