ASAMMANIS.NEWS – TUAL – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Tual menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Maluku yang membawa sejumlah kepala daerah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi penting dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan di Maluku, termasuk Kota Tual yang memiliki karakteristik wilayah pesisir dan didominasi kawasan laut.
Sekretaris DPC PKB Kota Tual, Zainuddin Uar, mengatakan kehadiran Wali Kota Tual bersama rombongan Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat pusat.
Baca Juga . . .
Menurutnya, Kota Tual membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur karena kondisi geografis wilayah yang sebagian besar dikelilingi laut.
“Kota Tual merupakan daerah kepulauan yang kekuatan ekonominya bertumpu pada kawasan pesisir. Potensi sektor perikanan, wisata bahari, hingga kuliner hasil laut membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu berkembang dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Zainuddin Uar, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan di Kota Tual tidak hanya berkaitan dengan konektivitas wilayah, tetapi juga mencakup pengendalian abrasi pantai, penataan kawasan pesisir, serta penguatan infrastruktur penunjang sektor kelautan dan perikanan.
Karena itu, PKB Kota Tual menilai langkah Gubernur Maluku membangun komunikasi langsung dengan Kementerian PUPR merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mencari dukungan program pembangunan bagi daerah-daerah kepulauan di Maluku.
PKB berharap hasil pertemuan tersebut dapat membuka peluang dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pengembangan kawasan pesisir di Kota Tual.
Selain itu, PKB juga mendorong agar pola jemput bola yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku bersama para kepala daerah terus diperluas melalui koordinasi dengan kementerian lainnya, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus terus diperkuat. Daerah kepulauan memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan sehingga membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus,” ujarnya.
PKB Kota Tual menilai kolaborasi lintas pemerintahan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kepulauan yang memiliki potensi ekonomi besar namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. (AM.N-SBR)
