ASAMMANIS.NEWS – AMBON – Pemerintah Kota Ambon terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Ambon, Zeth Promes, S.Sos., bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelola pendapatan daerah, dan perwakilan Bank Maluku, langkah strategis penerapan sistem transaksi elektronik untuk pajak dan retribusi resmi dimatangkan, Rabu (29/7).
Rapat tersebut membahas mekanisme penerapan transaksi elektronik yang akan diterapkan secara menyeluruh, mulai dari proses pemungutan pajak dan retribusi hingga sistem belanja daerah yang terintegrasi melalui layanan Bank Maluku.
Zeth Promes menegaskan, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pemerintah dalam implementasi sistem tersebut. Pertama, melakukan validasi menyeluruh terhadap seluruh data objek pajak dan retribusi di Kota Ambon. Kedua, menyempurnakan regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan pajak, retribusi, dan transaksi elektronik. Ketiga, memastikan seluruh perangkat daerah siap mengoperasikan sistem digital secara penuh.
“Kita ingin seluruh perangkat daerah memiliki kesiapan yang sama sehingga penerapan transaksi elektronik dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang maksimal,” ujar Zeth.
Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pasalnya, sebagian besar daerah maju di Indonesia telah memanfaatkan sistem elektronik untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia menjelaskan, penerapan transaksi elektronik akan menghadirkan berbagai manfaat, mulai dari meningkatnya akuntabilitas dan akurasi data, mempercepat pelayanan publik, hingga menutup celah kebocoran penerimaan daerah.
“Melalui validasi data yang akurat dan sistem transaksi elektronik yang terintegrasi, kami optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan,” katanya.
Zeth menambahkan, penguatan PAD menjadi langkah penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut terus berinovasi dalam memperkuat kemandirian fiskal.
“Daerah harus mampu membangun sistem keuangan yang transparan, efisien, dan mandiri agar seluruh program pembangunan yang menjadi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon dapat direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (AM.N-MS)
