ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah mendorong penguatan mitigasi dan ketangguhan bencana sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Langkah tersebut dinilai semakin mendesak di tengah meningkatnya risiko bencana yang dipengaruhi perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, upaya menghadapi risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Pemerintah perlu memperkuat investasi ketangguhan, sistem peringatan dini yang inklusif, serta kolaborasi lintas sektor dan negara.
Hal itu disampaikan Yuliot saat membuka The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Baca Juga . . .
Forum yang mengusung tema “Putting People at the Center of Resilience” tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, serta perwakilan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Pacific Islands Forum.
Menurut Yuliot, tantangan kebencanaan saat ini telah berkembang menjadi persoalan yang bersifat sistemik. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan persoalan sosial saling berkelindan sehingga meningkatkan kompleksitas risiko yang dihadapi masyarakat.
“Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif,” ujar Yuliot.
Ia menegaskan, percepatan mitigasi menjadi penting karena keterlambatan dalam mengurangi risiko bencana dapat meningkatkan dampak terhadap masyarakat di masa mendatang.
“Kita harus ingat bahwa setiap hari berarti. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan,” katanya.
Tiga Strategi Ketangguhan Bencana
Yuliot menyebut terdapat tiga langkah strategis yang perlu diperkuat untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana.
Pertama, pengurangan risiko bencana harus ditempatkan sebagai investasi inti dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan ketangguhan dan infrastruktur hijau perlu dipandang sebagai investasi berkelanjutan, bukan sekadar biaya operasional.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat konsep “Peringatan Dini untuk Semua”. Sistem peringatan dini tidak cukup hanya menghasilkan data teknis, tetapi harus mampu menerjemahkan informasi tersebut menjadi peringatan yang mudah dipahami dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut, kata Yuliot, termasuk memastikan akses informasi bagi kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Ketiga, diperlukan kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas menghadapi risiko bencana.
Karhutla Ganggu Infrastruktur Vital
Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.
Selain menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, karhutla juga berpotensi mengganggu infrastruktur vital, termasuk fasilitas di sektor pertambangan serta minyak dan gas bumi.
Karena itu, Kementerian ESDM mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merespons ancaman karhutla, khususnya dalam menjaga objek vital nasional.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BNPB atas respons cepatnya dalam pendinginan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat,” tutur Yuliot.
Melalui penyelenggaraan ADEXCO dan GFSR 2026, pemerintah berharap pembahasan mengenai ketangguhan bencana tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan komitmen dan langkah konkret.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan nasional memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko bencana di masa depan. (AM.N-SBR)
