ASAMMANIS.NEWS – MALUKU TENGAH, MASOHI – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai NasDem, Ahmad Ajlan Alwi, meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar yang terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Seram Utara.
Permintaan tersebut disampaikan Ajlan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi terhadap Nota Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung pada Rabu (12/08/26).
Menurut Ajlan, persoalan kelangkaan BBM subsidi saat ini terjadi di Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti. Kondisi tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan petani yang sangat bergantung pada BBM untuk menunjang mata pencaharian mereka.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan rapat bersama pihak Pertamina dan pengelola SPBU, diketahui bahwa kewenangan penetapan SPBU penyalur BBM subsidi maupun penentuan kuota BBM subsidi berada pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Namun, proses tersebut harus didahului dengan rekomendasi dari pemerintah daerah melalui Bupati Maluku Tengah.
“Berdasarkan hasil rapat dengan Pertamina dan SPBU, penentuan SPBU penyalur BBM subsidi serta kuota BBM subsidi merupakan kewenangan BPH Migas yang diawali dengan rekomendasi dari pemerintah daerah,” ujar Ajlan.
Menurutnya, sulitnya masyarakat memperoleh BBM subsidi telah menyebabkan meningkatnya biaya operasional nelayan dan petani. Dampaknya kemudian merembet pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ajlan mencontohkan, harga ikan yang sebelumnya dijual sekitar Rp10 ribu per kilogram kini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp20 ribu sampai Rp25 ribu. Kenaikan serupa juga terjadi pada sejumlah komoditas pertanian dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
“Kondisi ini bukan hanya berdampak pada nelayan dan petani, tetapi juga memicu inflasi terhadap kebutuhan masyarakat secara umum,” katanya.
Karena itu, Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan meminta Bupati Maluku Tengah segera menandatangani rekomendasi yang diperlukan guna memperlancar distribusi BBM subsidi di wilayah Seram Utara dan sekitarnya.
Adapun usulan yang disampaikan meliputi rekomendasi penyaluran BBM subsidi untuk SPBU Kecamatan Seram Utara Barat di Pasanea, penambahan kuota BBM subsidi bagi SPBU Kilo 5 Besi, serta rekomendasi penyaluran BBM subsidi untuk SPBU di Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
Ajlan berharap langkah tersebut dapat segera direalisasikan agar kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi, aktivitas ekonomi kembali berjalan normal, dan tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat diminimalisir.
“Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah dengan menerbitkan rekomendasi yang dibutuhkan agar masyarakat di wilayah Seram Utara dan sekitarnya tidak terus mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi,” tegasnya. (AM.N-MS)
