ASAMMANIS.NEWS – AMBON, MALUKU – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap perjuangan Konsorsium Lease. Hal itu disampaikan saat menerima silaturahmi pimpinan Konsorsium Lease bersama jajaran di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (2/9/26).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas aspirasi masyarakat Lease serta langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan di wilayah tersebut.
Vanath mengatakan, setiap aspirasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemprov Maluku juga akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan yang telah disampaikan Konsorsium Lease.
“Kita harus memverifikasi lagi berdasarkan standar yang ada di Pemprov Maluku. Kalau masih ada yang kurang, pasti akan kita hubungi untuk dilengkapi. Prinsipnya, kita ingin setiap proses berjalan tertib, transparan dan sesuai aturan,” ujar Vanath.
Ia meminta Konsorsium Lease segera menyampaikan surat resmi sebagai tindak lanjut hasil pertemuan. Menurutnya, dokumen tersebut penting agar seluruh aspirasi tercatat secara administratif dan dapat diproses melalui mekanisme pemerintahan.
Vanath juga menegaskan bahwa persoalan Lease tidak dapat dilihat hanya dari istilah atau wacana yang berkembang di masyarakat. Setiap kebijakan, kata dia, harus didasarkan pada fakta, kelengkapan administrasi, kesiapan serta ketentuan hukum.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa persoalan ini hanya berhenti pada istilah moratorium. Kita harus melihat persyaratan dan kesiapan secara objektif. Semua harus dikaji dengan baik agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan ketentuan,” tegasnya.
Selain persoalan administrasi dan kebijakan, Vanath turut menyoroti kondisi sosial di wilayah Lease, khususnya meningkatnya perpindahan masyarakat atau eksodus. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dan ditangani secara bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan para pemangku kepentingan.
“Saya bersyukur tokoh-tokoh mulai menyadari bahwa eksodus masyarakat di sana cukup banyak. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya juga akan berkomunikasi dengan Bupati Maluku Tengah untuk melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh,” ungkapnya.
Vanath berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan komunikasi konstruktif sehingga persoalan yang berkembang tidak semakin memperkeruh situasi.
Pemprov Maluku, katanya, akan tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan Konsorsium Lease untuk mencari solusi terbaik dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah tidak ingin ada pihak yang merasa diabaikan. Semua aspirasi akan kita lihat, kita verifikasi dan kita tindaklanjuti sesuai kewenangan,” pungkas Vanath. (AM.N-MS)
