ASAMMANISNEWS,SAMASURU — Aktivitas belajar mengajar di tiga sekolah di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, tetap berjalan meski hingga Sabtu, 12 September 2026, akses ke ruang kelas masih terdampak aksi pemalangan.
Tiga sekolah yang terdampak yakni SD Negeri 75 Maluku Tengah, SD Negeri 10, dan SMP Negeri 60. Kondisi tersebut membuat guru dan siswa terpaksa memanfaatkan emperan serta lingkungan sekitar sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
Pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes terkait persoalan lahan dan batas wilayah yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian. Dampaknya, kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut tidak dapat berlangsung secara normal.
Baca Juga . . .
Salah satu guru SD Negeri 75 Maluku Tengah, Feby Hatane, mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami para guru dan siswa. Menurutnya, situasi tersebut telah mengganggu proses pembelajaran yang semestinya berlangsung di dalam ruang kelas.
Hatane berharap pemerintah pusat dan daerah segera turun tangan mencari solusi atas persoalan tersebut, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terus terganggu.
“Harapan saya, Bapak Presiden, Bapak Gubernur Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah dan Menteri Pendidikan dapat melihat situasi ini dan segera menyelesaikannya,” ujarnya.
Hatane menyebut, persoalan batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah memberikan dampak terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, terdapat sejumlah sekolah yang ikut terdampak akibat persoalan tersebut.
“Terutama kepada Menteri Pendidikan, Pak, tolong lihat kondisi kami di wilayah Maluku, khususnya persoalan tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan SBB. Kami terdampak, ada sekitar lima sekolah,” katanya.
Untuk sementara, para guru tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar berdasarkan arahan pimpinan sekolah. Karena ruang kelas belum dapat digunakan secara normal, proses pembelajaran dilakukan di emperan maupun lingkungan sekolah.
“Kami hanya mengikuti arahan pimpinan untuk tetap melakukan aktivitas di sekolah sampai masalah ini selesai. Selama masalah belum selesai, proses belajar mengajar tetap berlangsung di emperan sekolah,” jelas Hatane.
Ia berharap pemerintah pendidikan di tingkat daerah maupun pusat dapat segera duduk bersama membahas persoalan tersebut. Ia menilai penyelesaian masalah menjadi penting agar siswa kembali mendapatkan tempat belajar yang layak.
“Kami berharap ada pembicaraan dengan pemerintah pendidikan di wilayah Maluku agar persoalan ini dapat segera diatasi. Kami ingin masalah ini secepatnya diselesaikan,” harapnya.
Kondisi belajar di luar ruang kelas juga diakui menimbulkan keprihatinan bagi guru maupun siswa. Meski demikian, kegiatan tatap muka tetap diupayakan agar proses pendidikan tidak terhenti.
“Kami tetap akan melakukan proses belajar mengajar, tatap muka dilakukan di emperan atau lingkungan sekolah. Rasanya kami mau menangis melihat kondisi seperti ini,” tutur Hatane.
Para guru dan siswa berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi pemicu pemalangan sekolah. Mereka meminta persoalan batas wilayah dan lahan tidak sampai menghambat hak siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak, aman, dan nyaman.
Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, serta Menteri Pendidikan memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dan mendorong penyelesaian yang dapat mengembalikan aktivitas pembelajaran ke ruang kelas seperti semula. (**)
